 |
| Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap. SUARALAWANGKUARI/SK |
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, pemerintah daerah telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total mencapai Rp600 juta untuk mendukung penanganan karhutla sepanjang 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan dukungan anggaran tersebut disalurkan dalam dua tahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta perkembangan kondisi karhutla di wilayah Melawi.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suarakalbar.co.id, Selasa (1/9/2026).
Pada tahap pertama, Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak agar operasi penanganan karhutla dapat berjalan.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, serta pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti peralatan yang telah rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelas Daniel.
Namun, seiring meningkatnya intensitas dan cakupan penanganan karhutla, kebutuhan operasional di lapangan ikut bertambah. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah kembali memberikan dukungan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Menurut Daniel, anggaran tahap kedua digunakan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung kebutuhan personel dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.
Selain itu, anggaran tersebut juga menopang operasional di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM hingga perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Daniel menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan menyediakan peralatan pemadam. Berbagai kebutuhan pendukung harus dipastikan tersedia agar personel dapat bekerja secara optimal di lapangan.
Wilayah Kabupaten Melawi yang luas dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat mobilisasi personel dan peralatan membutuhkan dukungan operasional yang cukup besar.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya
Penanganan karhutla di Melawi melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
Daniel mengatakan, semakin luas wilayah yang harus ditangani, semakin besar pula kebutuhan dukungan bagi seluruh unsur yang bergerak di lapangan.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi bagian penting yang harus mendapatkan dukungan.
Peningkatan alokasi dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi dan kebutuhan aktual di lapangan.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” jelas Daniel.
Daniel menegaskan, Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa, kecamatan, relawan dan masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando serta dukungan dasar operasional berjalan dengan baik. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla juga sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur yang berada di lapangan.
Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel menjelaskan, angka Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan karhutla secara keseluruhan juga melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lain sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, besarnya dukungan penanganan karhutla tidak semata-mata diukur dari anggaran pemerintah daerah. Mobilisasi personel, kendaraan, peralatan serta sumber daya lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam operasi di lapangan.
Di sisi lain, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus bekerja menangani karhutla.
Ia menyebut, para petugas di garis depan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas, asap, jarak tempuh yang jauh hingga risiko keselamatan selama menjalankan tugas.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Pemkab Melawi, lanjut Daniel, akan terus mengevaluasi perkembangan karhutla. Apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan tambahan, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpg)
