 |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).SUARALAWANGKUARI/SK |
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026), yang dihadiri Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu prioritas pembahasan, terutama menyusul terjadinya intrusi air laut saat musim kemarau yang berdampak terhadap kualitas air baku Perumda Air Minum.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujar Edi.
Menurutnya, pertemuan tersebut penting untuk menyamakan persepsi agar penanganan persoalan air baku dilakukan secara terpadu. Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada kajian teknis untuk menentukan solusi yang paling efektif dan memungkinkan diterapkan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Selain persoalan kualitas air baku, Pemkot Pontianak juga mendorong peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di wilayah Pontianak Utara. Langkah tersebut dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan kawasan, termasuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelasnya.
Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Pengurangan Kemacetan
Komisi V DPR RI Dorong Kajian Teknis x
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan, salah satunya melalui optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Edi mengatakan, peningkatan infrastruktur jalan perlu disertai penataan fasilitas pendukung, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan fasilitas bagi pejalan kaki.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak juga mendorong pengembangan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat dari pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju kawasan Kijing dan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
Menurut Edi, pengembangan jaringan transportasi tersebut diperlukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan angkutan berat yang melintasi wilayah perkotaan.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” katanya.
Anggota Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menilai persoalan ketersediaan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian menyeluruh sebelum pemerintah menentukan alternatif penanganan.
Sejumlah opsi yang dibahas, antara lain pembangunan waduk dan perluasan jaringan pipa air. Namun, setiap alternatif perlu dikaji berdasarkan kondisi sumber air, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaannya.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujar Syarif.
Ia menjelaskan, karakteristik sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan dari kawasan pegunungan. Ketergantungan terhadap curah hujan dan kondisi sungai membuat wilayah ini rentan terhadap intrusi air laut ketika musim kemarau berlangsung panjang.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Syarif menegaskan, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota menjadi faktor penting agar rencana penanganan persoalan air baku dan pembangunan infrastruktur dapat ditindaklanjuti secara konkret.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia berharap hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti melalui kajian teknis, penetapan skala prioritas, serta penyusunan tahapan pelaksanaan dan dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkasnya.
Sinergi lintas pemerintahan tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi berkelanjutan terhadap persoalan air baku sekaligus mendorong peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur transportasi di Kota Pontianak. [SK]
