 |
| Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG bertema “Evaluasi Pengelolaan dan Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang dibuka Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, di Aula Praja Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026) |
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Tata Kelola Dapur SPPG bertema “Evaluasi Pengelolaan dan Penguatan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” yang dibuka Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, di Aula Praja Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (13/10/2026).
Sukiryanto berharap forum tersebut menghasilkan masukan dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dapur SPPG. Menurutnya, kesiapan pengelola dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting agar program berjalan optimal, terutama ketika sejumlah ketentuan teknis masih dalam proses penyempurnaan.
“Kita berharap melalui FGD ini tata kelola SPPG semakin baik. Apalagi masih ada aturan-aturan yang dalam proses perbaikan dan belum sepenuhnya memberikan kepastian. Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri agar pelaksanaan program ini berjalan lebih baik,” ujar Sukiryanto.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan MBG, termasuk anggota DPR RI yang turut membina Himpunan Pengusaha Makanan Bergizi (HIPZI).
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat diperlukan agar program dapat berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat bagi para penerima.
566 SPPG Tersebar di 14 Kabupaten dan Kota
Anggota DPR RI sekaligus pembina HIPZI, Yuliansyah, menekankan pentingnya tata kelola SPPG yang baik dan pengawasan bersama. Ia menilai pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan media memiliki peran dalam memastikan makanan yang disalurkan kepada anak-anak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi, Yuliansyah menyebut program MBG berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kebutuhan bahan pangan dapur SPPG dapat membuka peluang pasar bagi petani, nelayan, dan pedagang lokal.
Sementara itu, Kepala Regional SPPG Kalimantan Barat, Sri Tolubai, mengungkapkan terdapat 566 SPPG yang tersebar di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 487 SPPG telah beroperasi, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi sejumlah kendala.
Kendala tersebut meliputi infrastruktur, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sri menegaskan bahwa pemenuhan persyaratan sanitasi menjadi salah satu perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam forum tersebut disampaikan bahwa SPPG yang belum memenuhi ketentuan sertifikasi tidak diperbolehkan beroperasi terlebih dahulu.
Selain itu, mekanisme penghentian sementara atau suspend dapat diterapkan dengan tingkat dan durasi berbeda, bergantung pada persoalan yang ditemukan dalam pengelolaan dapur.
Dari sisi ketenagakerjaan, Sri menyebut program MBG telah menyerap sekitar 23 ribu tenaga kerja di Kalimantan Barat. Tenaga kerja tersebut mencakup relawan, tenaga ahli gizi, dan tenaga akuntansi.
Hasil Pertanian dan Perikanan Lokal Didorong Masuk Menu MBG
Sri berharap manfaat program MBG tidak hanya dirasakan melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Salah satu potensi yang dinilai perlu dioptimalkan adalah sektor perikanan. Hasil perikanan Kalimantan Barat dinilai dapat dimanfaatkan lebih luas sebagai bahan menu MBG sehingga kebutuhan dapur SPPG tidak hanya bergantung pada komoditas seperti ayam dan telur.
Pemanfaatan ikan lokal diharapkan dapat memperluas pasar bagi nelayan sekaligus menambah variasi sumber protein dalam menu makanan yang disediakan.
Penguatan rantai pasok pangan lokal juga membutuhkan koordinasi antara pengelola SPPG, pemasok, petani, dan nelayan. Dengan perencanaan kebutuhan yang baik, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Penanganan Insiden Harus Sesuai Prosedur
Selain tata kelola dapur dan pemenuhan standar sanitasi, Sri mengingatkan pentingnya prosedur penanganan yang tepat apabila terjadi dugaan insiden dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, penentuan penyebab suatu kejadian harus didasarkan pada hasil pemeriksaan pihak berwenang, termasuk pemeriksaan laboratorium apabila diperlukan.
Koordinasi dengan tenaga kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas terkait, serta aparat kepolisian juga diperlukan agar pemeriksaan dan tindak lanjut berjalan sesuai prosedur.
Melalui FGD tersebut, seluruh pihak diharapkan memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keamanan pangan, serta membangun sistem pengawasan yang lebih efektif.
Perbaikan tata kelola dapur SPPG diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara lebih aman dan terukur, sekaligus memperluas penyerapan hasil pertanian dan perikanan lokal serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Barat. [SK]
