 |
| Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan saat hadiri menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menyampaikan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Ria Norsan mengatakan, Karhutla bukan hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga membawa dampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas warga hingga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalbar bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, dunia usaha, serta elemen masyarakat dan relawan terus melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah-langkah ini membutuhkan dukungan kebijakan anggaran yang taktis, terukur, dan berpihak langsung kepada kepentingan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi langkah penyesuaian terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Perubahan tersebut juga menjadi instrumen strategis pemerintah daerah agar kebijakan fiskal mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, terdapat penyesuaian terhadap tiga komponen utama, yakni pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Pendapatan daerah dirancang meningkat dari semula Rp5.450.221.283.795 menjadi Rp5.763.262.023.054.
Kenaikan juga terjadi pada belanja daerah. Dari sebelumnya Rp5.700.221.283.795, belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD meningkat menjadi Rp6.210.744.018.051,63.
Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497.481.994.997,63. Penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Ria Norsan menegaskan, penyesuaian tersebut diharapkan membuat kebijakan fiskal Kalbar semakin adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan di lapangan.
“Fokus utama tetap diarahkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik, menjamin kesinambungan pembangunan daerah, serta memastikan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana lingkungan yang sedang dihadapi,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam penanganan Karhutla di Kalimantan Barat. Dukungan tersebut datang dari jajaran pemerintah, aparat keamanan, tim gabungan, relawan, dunia usaha hingga masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman Karhutla. Terlebih, penanganan kebakaran membutuhkan respons cepat, koordinasi yang kuat serta dukungan sumber daya yang memadai.
Ria Norsan menambahkan, rincian program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas dalam APBD Perubahan 2026 selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh perangkat daerah bersama alat kelengkapan DPRD Kalbar dalam rangkaian pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pembahasan bersama DPRD Kalbar dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif dan efektif, sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, Pemprov Kalbar berharap APBD Perubahan 2026 tidak hanya mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman Karhutla dan berbagai kondisi darurat yang dapat berdampak langsung terhadap masyarakat. [SK]
.jpeg)
.jpg)
