 |
| BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempa Bumi, Pemkab Sintang Ajak Semua Elemen Bersama Perkuat Kesiapsiagaan. SUARALAWANGKUARI/SK |
Penguatan kesiapsiagaan itu salah satunya dilakukan melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Sintang Tahun 2026 yang digelar Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah II di Hotel Bagoes, Kabupaten Sintang, Kamis (20/8/2026).
Staf Ahli Bupati Sintang Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Keuangan, Helmi, yang mewakili Bupati Sintang sekaligus membacakan sambutan Bupati, mengatakan edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan penting karena gempa bumi merupakan bencana yang tidak dapat dihentikan maupun dipastikan kapan akan terjadi.
Menurutnya, meskipun waktu dan kekuatan gempa tidak dapat diprediksi secara pasti, risiko korban jiwa dan dampaknya dapat ditekan melalui pengetahuan, kesiapsiagaan serta kecepatan dalam mengambil tindakan.
“Gempa bumi mungkin tidak bisa kita hentikan, tetapi korban dan dampaknya bisa kita kurangi. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memerintahkan bumi agar tidak bergerak. Kita juga tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan sebuah gempa akan terjadi. Tetapi kita mempunyai sesuatu yang sangat penting, yaitu pengetahuan, kesiapsiagaan dan kecepatan bertindak,” ujar Helmi.
Ia mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Gempa Bumi Kabupaten Sintang 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelatihan, melainkan bagian dari upaya membangun kemampuan masyarakat agar mampu menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika bencana terjadi.
“Sekolah lapang gempa bumi menjadi sangat penting karena bencana tidak pernah memilih siapa yang akan menjadi korbannya. Gempa tidak mengenal jabatan, usia, pekerjaan maupun status sosial,” katanya.
Helmi menekankan bahwa kepanikan justru dapat meningkatkan risiko ketika gempa terjadi. Karena itu, masyarakat harus memiliki pemahaman yang benar terhadap informasi kebencanaan, mampu membaca situasi dengan tepat dan segera melakukan tindakan penyelamatan.
“Ketika gempa terjadi, yang kita perlukan bukan kepanikan. Yang kita perlukan adalah pemahaman. Ketika informasi gempa diterima, kita tidak boleh salah membaca informasi. Yang kita perlukan adalah ketepatan. Dan ketika guncangan terjadi, kita tidak boleh terlambat mengambil tindakan. Yang kita perlukan adalah aksi cepat,” jelasnya.
Menurut Helmi, karakteristik Kabupaten Sintang yang memiliki wilayah luas, masyarakat tersebar di berbagai kecamatan serta kondisi geografis dan sosial yang beragam membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh unsur.
Ia menegaskan, mitigasi bencana tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Kesiapsiagaan bencana tidak boleh hanya menjadi tugas pemerintah atau BPBD saja. Kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya bersama,” tegasnya.
Dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat, masing-masing unsur memiliki peran strategis. BPBD dituntut mampu memahami informasi kebencanaan sekaligus mengoordinasikan penanganan, sedangkan TNI dan Polri harus siap bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Sementara itu, sektor pendidikan diharapkan tidak hanya memastikan sekolah menjadi tempat yang aman bagi peserta didik, tetapi juga menjadikannya sebagai pusat edukasi kebencanaan.
Masyarakat juga perlu dibekali pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa bumi.
“Institusi pemerintah harus mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Dan media massa mempunyai peran yang sangat strategis untuk menyampaikan informasi kebencanaan secara cepat, akurat dan tidak menimbulkan kepanikan,” ungkap Helmi.
Melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi tersebut, Pemkab Sintang berharap pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap risiko gempa bumi semakin meningkat.
Sinergi antara pemerintah daerah, BMKG, BPBD, TNI, Polri, dunia pendidikan, media massa dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kesiapsiagaan sekaligus menekan potensi korban ketika bencana terjadi.
Pemkab Sintang berharap mitigasi bencana tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau pelatihan semata, tetapi berkembang menjadi kebiasaan dan budaya bersama dalam kehidupan masyarakat.
Dengan kesiapsiagaan yang kuat, masyarakat diharapkan mampu merespons gempa secara cepat, tepat dan tidak panik sehingga risiko korban maupun kerugian akibat bencana dapat ditekan semaksimal mungkin.[SK]
