 |
| Kepala Bapperida Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menerima plakat penghargaan Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah klaster fiskal sangat tinggi di Kantor Bapperida Kalbar, Kamis (27/8/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Pontianak dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah agar berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pontianak kembali mendapat penghargaan sebagai terbaik pertama dalam pengelolaan keuangan daerah untuk klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi se-Kalimantan Barat,” ujar Edi, Kamis (27/8/2026).
Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif. Lebih dari itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD.
“Pengelolaan keuangan daerah harus terus kita perbaiki. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan, sampai pelaporan harus semakin tertib dan akuntabel,” katanya.
Penilaian tersebut mengacu pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu.
IPKD sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara berkelanjutan.
Dalam penilaiannya, terdapat enam dimensi yang menjadi indikator utama. Dimensi tersebut meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, serta opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Edi menjelaskan, sejumlah indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki. Aspek perencanaan, keterbukaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban juga menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas tata kelola keuangan.
“Artinya, keuangan daerah tidak hanya soal berapa besar anggaran yang dimiliki, tetapi bagaimana anggaran itu direncanakan, dialokasikan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Meski berhasil menjadi yang terbaik pada klaster kemampuan keuangan daerah sangat tinggi, Edi mengingatkan jajaran Pemkot Pontianak agar tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam pengalokasian anggaran dan menjaga kondisi keuangan daerah agar tetap sehat.
“Kita tentu bersyukur, tetapi tidak boleh berpuas diri. Masih ada ruang perbaikan yang harus kita tindaklanjuti agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” ujarnya.
Edi menyebut tantangan fiskal daerah ke depan semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan skala prioritas anggaran.
Ia menekankan pentingnya mengendalikan belanja yang dinilai kurang memberikan dampak serta memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ke depan kita harus semakin selektif dalam menentukan prioritas. Anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Edi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan keuangan daerah.
Menurutnya, penghargaan tersebut tidak lahir dari kinerja satu pihak, melainkan merupakan hasil kolaborasi seluruh jajaran Pemkot Pontianak dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga tata kelola keuangan daerah. Capaian ini adalah hasil kolaborasi dan komitmen bersama,” ucapnya.[SK]
