.jpeg) |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Hingga saat ini, luas lahan terbakar di Kalimantan Barat berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat koordinasi telah mencapai 28.680,47 hektare. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat penanganan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, dan diikuti jajaran Forkopimda, BNPB, BPBD, TNI-Polri, BMKG, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Kalbar telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Norsan mengatakan dukungan TMC telah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
Menurut Norsan, berbagai langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kondisi karhutla sehingga tidak berkembang seperti kebakaran besar yang pernah terjadi pada 2019.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Norsan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan ketentuan dalam pembukaan lahan. Pencegahan karhutla, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat serta dunia usaha.
Ia mengingatkan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurutnya, pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas memiliki ketentuan yang harus dipatuhi masyarakat.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelas Norsan.
Ia menegaskan, setiap aktivitas pembakaran harus dilakukan secara terkendali agar api tidak merambat dan berkembang menjadi karhutla.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Dalam penanganan karhutla saat ini, Norsan menyebut Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian.
Kondisi tersebut berkaitan dengan keberadaan kawasan lahan gambut yang cukup luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi ketika menghadapi cuaca kering.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan koordinasi serta memperkuat pemantauan di lapangan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegas Norsan.
Potensi meluasnya karhutla juga menjadi perhatian seiring kondisi musim kemarau yang dapat menyebabkan lahan semakin kering.
Kondisi tersebut membuat api lebih mudah menyebar, terutama di kawasan gambut. Dampaknya tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, BNPB, BPBD, TNI-Polri, BMKG, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi ancaman karhutla.
Norsan menekankan bahwa pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran membesar. Setiap titik api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.[SK]
.jpeg)
.jpg)
