 |
| Soft launching penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar pada layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026). SUARALAWAANGKUARI/SK |
Peluncuran Open API dan QRIS Dinamis MPM dilakukan secara simbolis melalui penekanan tombol layar oleh Gubernur Ria Norsan didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar. Momentum tersebut menjadi tonggak dimulainya implementasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis digital di Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dinilai berhasil membangun sinergi dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi tersebut telah membawa seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat masuk dalam kategori Digital berdasarkan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui implementasi di lapangan. Karena itu, ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar melakukan pengecekan secara langsung untuk memastikan seluruh layanan pembayaran telah mendukung penggunaan QRIS.
“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ria Norsan menilai digitalisasi sistem pembayaran merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel. Ia mencontohkan penerapan pembayaran berbasis QRIS di berbagai restoran di DKI Jakarta yang telah memanfaatkan barcode secara luas sehingga transaksi berlangsung lebih cepat, praktis, dan terdokumentasi dengan baik.
Menurutnya, inovasi serupa perlu terus diperluas di Kalimantan Barat agar masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran berbagai layanan pemerintah, sekaligus mengurangi proses administrasi manual yang berpotensi menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan pencatatan.
“Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih. Menurutnya, transformasi digital harus menjadi budaya baru dalam penyelenggaraan pemerintahan agar pelayanan publik semakin efektif dan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
Kegiatan High-Level Meeting (HLM) tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN dan BUMD, industri perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Peluncuran Open API Bank Kalbar dan QRIS Dinamis MPM diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di Kalimantan Barat sekaligus mempercepat terwujudnya layanan publik yang modern, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpg)
