Streaming Radio Lawang Kuari

GAMKI Landak Soroti Pelaksanaan Program MBG di Wilayah 3T, Minta Pemerintah Evaluasi Distribusi

Editor: Admin author photo

 

Perwakilan GAMKI Landak, Erwin. SUARALAWANGKUARI/SK
Landak (Suara Lawang Kuari) – Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mendapat sorotan dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Cabang Landak.

Perwakilan GAMKI Landak, Erwin, menilai implementasi program yang ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait penentuan wilayah prioritas dan pola pelaksanaannya.

Menurut Erwin, daerah 3T semestinya menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian utama karena memiliki tantangan aksesibilitas dan kondisi geografis yang berbeda dibandingkan wilayah perkotaan.

“Program ini awalnya memang menyasar daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun, saat berjalan, prioritasnya justru terbalik ke daerah perkotaan,” ujar Erwin dalam pernyataannya.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah agar tujuan awal program tetap terjaga. Menurutnya, tantangan distribusi makanan bergizi di wilayah 3T tidak semestinya menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas.

Erwin juga menyoroti pola pelaksanaan MBG yang saat ini menggunakan dua skema, yakni pola modular melalui penyedia dari perusahaan serta pemanfaatan kantin sekolah.

Dari kedua pola tersebut, GAMKI Landak menilai pemanfaatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu opsi yang lebih efektif untuk diterapkan di lapangan, khususnya dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, pola pelaksanaan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada penerima.

Selain persoalan pola pelaksanaan, GAMKI Landak juga mendorong adanya penguatan pengawasan terhadap distribusi dan pelaksanaan program MBG.

Erwin menegaskan, pengawasan menjadi bagian penting karena program tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat.

“Ini menggunakan uang rakyat, jadi kita harus mengawasi bersama. Jika kurang baik, kita sampaikan kurang baik, dan sebaliknya,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah tidak mengabaikan masukan dari masyarakat maupun organisasi kepemudaan dalam mengevaluasi pelaksanaan MBG. Evaluasi dinilai penting agar persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diperbaiki dan tidak menghambat tujuan program.

GAMKI Landak juga meminta pemerintah memastikan kebijakan MBG tetap berpihak kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah 3T.

Menurut Erwin, keberhasilan program tidak hanya dapat diukur dari banyaknya sekolah atau wilayah yang telah mendapatkan layanan, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menjangkau masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.

GAMKI Landak berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan, khususnya terhadap pola distribusi, penentuan wilayah prioritas dan mekanisme pengawasan.

Dengan perbaikan tersebut, Program MBG diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah 3T yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.[SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play