Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dukungan penuh terhadap program ekstensifikasi lahan dan hilirisasi industri kelapa sawit yang digagas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, seluruh pelaksanaannya diminta tetap mengedepankan kepastian hukum, legalitas lahan, serta menghormati kondisi sosial masyarakat setempat..jpeg)
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan memimpin Rapat Koordinasi Ground Check Teknis Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat memimpin Rapat Koordinasi Ground Check Teknis Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PTPN IV di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (22/7/2026).
Rapat koordinasi itu menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalbar, PTPN IV, serta berbagai instansi terkait guna mendukung percepatan pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Krisantus menegaskan bahwa hilirisasi industri kelapa sawit merupakan peluang besar bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus memperkuat kemandirian daerah.
“Sebagai pimpinan daerah, kami menyambut baik rencana hilirisasi ini, mulai dari pembangunan pabrik minyak goreng hingga pengembangan produk turunannya seperti margarin. Ini merupakan cita-cita besar kami agar Kalimantan Barat mampu mewujudkan kemandirian pangan sehingga kebutuhan minyak goreng tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar pulau,” ujarnya.
Menurut Krisantus, pembangunan industri hilir sawit tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga memperkuat rantai ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perkebunan.
Selain mendorong hilirisasi, ia juga mengusulkan optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan melalui pola intercropping, seperti penanaman kedelai sebelum kelapa sawit ditanam. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
Tak hanya itu, Krisantus juga mendorong penerapan konsep integrasi sapi-sawit sebagai solusi untuk meningkatkan produksi daging sapi di Kalimantan Barat. Menurutnya, sinergi antara sektor perkebunan dan peternakan dapat menjadi model pembangunan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Meski memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat dan BUMN tersebut, Krisantus mengingatkan bahwa seluruh target pengembangan lahan harus dipastikan memiliki status hukum yang jelas dan bebas dari sengketa.
Ia menegaskan bahwa pengembangan hanya boleh dilakukan pada lahan yang benar-benar clear and clean guna menghindari konflik sosial maupun persoalan hukum di masa mendatang.
“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Krisantus juga mengingatkan bahwa sebagian kawasan yang kini masuk dalam wilayah kehutanan telah lama dihuni masyarakat sebelum adanya penetapan tata ruang. Karena itu, investasi yang masuk ke Kalimantan Barat harus memperhatikan aspek sosial, menghormati keberagaman budaya, serta menjaga keharmonisan yang selama ini terbangun di tengah masyarakat.
“Kalau dari target luasan ada yang bermasalah, fokus pada lahan yang benar-benar clear and clean. Jangan sampai muncul persoalan hukum di kemudian hari. Kita juga harus memahami bahwa sebagian kawasan hutan telah lama dihuni masyarakat sebelum adanya penetapan tata ruang. Kalimantan Barat memiliki keberagaman suku dan budaya yang harus dihormati,” katanya.
Lebih lanjut, Krisantus mengajak seluruh investor, baik dari BUMN maupun sektor swasta, untuk memiliki rasa memiliki terhadap Kalimantan Barat, bukan sekadar memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Ibarat membuka toko kelontong, kita harus mencintai tokonya sekaligus tempat toko itu berdiri. Investor perkebunan maupun pertambangan jangan hanya mencintai buah sawit atau bauksitnya saja, tetapi cintailah juga tanah Kalimantan Barat tempat usaha itu tumbuh,” pesannya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga meminta PTPN IV segera melakukan inventarisasi dan percepatan program replanting atau peremajaan kebun-kebun tua milik perusahaan yang berada di sejumlah wilayah, seperti Parindu, Meliau, Ngabang, dan Kembayan.
Ia menilai langkah tersebut penting untuk menghindari lahan terlantar yang berpotensi menimbulkan klaim maupun sengketa dengan masyarakat.
Selain itu, kebun karet milik perusahaan yang sudah tidak produktif juga diharapkan dapat segera ditata ulang agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih optimal.
Menutup arahannya, Krisantus menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memberikan dukungan penuh melalui percepatan perizinan, persetujuan teknis, serta penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Melalui kolaborasi antara Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, serta berbagai pihak terkait lainnya, Pemprov Kalbar berharap Program Strategis Nasional di sektor perkebunan dapat berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan dukungan hilirisasi, pengembangan perkebunan yang berkelanjutan, serta penguatan sektor pangan dan peternakan, Kalimantan Barat diharapkan mampu menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkeadilan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
