Kubu Raya (Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas inflasi daerah melalui penerapan Strategi 4K, yakni menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait itu, Sukiryanto menegaskan bahwa Kubu Raya sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat meskipun dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujarnya.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus memperkuat sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya dengan gerakan menanam serta penyaluran bantuan benih, bibit, pakan ternak, hingga sarana dan prasarana produksi guna meningkatkan produktivitas pangan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus memperkuat posisi Kubu Raya sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Barat.
Sementara pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah tetap menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Sukiryanto.
Di sektor kelancaran distribusi, Pemkab Kubu Raya terus mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung, mulai dari jalan, jembatan, hingga revitalisasi pasar rakyat. Infrastruktur yang memadai diyakini menjadi faktor penting dalam mempercepat distribusi barang kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga stabilitas harga.
Selain itu, aspek komunikasi yang efektif juga menjadi perhatian utama. Melalui rapat TPID yang dilaksanakan secara berkala, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan setiap langkah pengendalian inflasi berjalan terukur dan tepat sasaran.
Meski berbagai program telah berjalan, Sukiryanto mengakui bahwa keterbatasan anggaran daerah masih menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan program pengendalian inflasi.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID Provinsi Kalimantan Barat tersebut, Sukiryanto mendorong adanya penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan dari pemerintah provinsi dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk membantu pendanaan program pengendalian inflasi.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi solusi penting agar berbagai program strategis tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga mendapat dukungan melalui program bersama dan skema pembiayaan yang lebih luas.
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sukiryanto optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan, upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
Dengan posisi Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan utama di Kalimantan Barat, keberhasilan pengendalian inflasi di daerah tersebut diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi di tingkat provinsi.[SK]
