Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar yang digelar di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/7/2026)..jpeg)
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (23/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Penyampaian dokumen tersebut menjadi tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027. Rancangan KUA-PPAS selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kalbar sebagai dasar penetapan arah kebijakan anggaran daerah.
Gubernur Ria Norsan menjelaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro nasional dan daerah serta mengacu pada arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029.
Dalam rancangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menetapkan sejumlah target indikator ekonomi makro tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,82 persen hingga 7,01 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,7 persen, angka kemiskinan antara 5,64 persen hingga 6,14 persen, rasio gini sebesar 0,298, serta inflasi dijaga pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
“Target indikator ekonomi makro tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Untuk mendukung pencapaian target pembangunan, Pemprov Kalbar akan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta peningkatan potensi pendapatan transfer dan hibah dari pemerintah pusat.
Dari sisi belanja, arah kebijakan anggaran tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, peningkatan daya saing daerah, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, hingga peningkatan kemandirian desa.
Pemerintah Provinsi Kalbar juga memastikan pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada enam sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
Dalam rancangan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan akan diarahkan untuk menutup defisit anggaran. Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk tambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) yang bersumber dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2026.
Adapun proyeksi postur APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2027 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp5,75 triliun. Angka tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,28 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,46 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,64 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dirancang mencapai Rp5,80 triliun dengan rincian belanja operasi sebesar Rp4,19 triliun, belanja modal Rp499,03 miliar, belanja tidak terduga Rp25 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,08 triliun.
Melalui penyampaian Rancangan KUA-PPAS 2027 tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan sesuai jadwal hingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan APBD 2027.
Anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah, memperkuat perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara berkelanjutan.[SK]
