Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menjadikan Innovative Government Award (IGA) 2026 sebagai momentum memperkuat budaya inovasi dalam pelayanan publik. Menurutnya, ajang tersebut bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang bagi ASN untuk menunjukkan kreativitas, dedikasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, Plt Kepala Bapperida Pontianak Yuli Trisna Ibrahim berfoto bersama perwakilan 73 inovasi unggulan Pemerintah Kota Pontianak tahun 2025, dalam Sosialisasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 dan Penyerahan Apresiasi Inovasi Unggulan Tahun 2025 di Gedung Konferensi Untan. SUARALAWANGKUARI/SK
Hal tersebut disampaikan Bahasan saat membuka Sosialisasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 dan Penyerahan Apresiasi Inovasi Unggulan Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Konferensi Universitas Tanjungpura, Selasa (21/7/2026).
Dalam sambutannya, Bahasan menegaskan bahwa setiap ASN memiliki peluang yang sama untuk menciptakan inovasi dan meraih prestasi melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban pada masing-masing perangkat daerah.
“Semua punya kesempatan. Manfaatkan ini untuk berkarier, untuk membuat prestasi. Jadi ASN ini tergantung dirinya masing-masing,” ujarnya.
Menurut Bahasan, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya dinilai dari kelengkapan administrasi atau konsep yang menarik di atas kertas. Lebih dari itu, inovasi harus terbukti berjalan di lapangan, memberikan manfaat nyata, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Semuanya menggunakan data. Data yang disampaikan harus sesuai dengan fakta di lapangan. Jangan sampai hanya bagus dalam laporan, tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut mampu membangun optimisme dan semangat baru bagi ASN untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan layanan publik di tengah meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah.
Bahasan menilai masyarakat saat ini semakin kritis dan aktif menyampaikan berbagai keluhan maupun aspirasi melalui beragam saluran komunikasi, mulai dari media sosial hingga pesan langsung kepada pemerintah.
Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi motivasi bagi pemerintah untuk semakin responsif dalam menangani setiap persoalan yang dihadapi warga.
“Kalau ada laporan dari masyarakat, jangan hanya dibaca. Cek langsung ke lapangan. Kita harus hadir, melihat kondisi sebenarnya, lalu memberikan solusi yang tepat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus berorientasi pada kemudahan masyarakat. ASN diminta menghilangkan pola pikir birokrasi yang berbelit-belit dan lebih mengedepankan pelayanan yang cepat, sederhana, dan efektif.
“Saya selalu menekankan pelayanan publik yang terbaik. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit,” ujarnya.
Bahasan mencontohkan sejumlah persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat, seperti kondisi jalan lingkungan, penerangan jalan umum, hingga layanan dasar lainnya yang langsung berdampak terhadap kehidupan sehari-hari warga.
Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus mendapat respons cepat karena masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kewajiban yang telah mereka tunaikan.
“Masyarakat membayar retribusi penerangan jalan. Kalau masih ada jalan yang gelap, maka tugas pemerintah adalah mencari solusi agar pelayanan itu benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Bahasan mengingatkan bahwa tugas utama ASN bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program dan pelayanan yang tepat sasaran.
“Sebagai ASN, kita harus memiliki mindset bagaimana menyejahterakan masyarakat. Menyejahterakan bukan selalu berarti memberikan uang, tetapi menghadirkan pelayanan yang baik, menyelesaikan masalah, dan memberikan program yang dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahasan juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pada proses penerimaan murid baru di sekolah.
Ia menegaskan bahwa praktik titip-menitip harus dihindari karena dapat merusak sistem yang telah dibangun serta menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.
“Komitmen kita bersama, tidak ada yang namanya titip-menitip. Kalau tidak ada titip-menitip, semuanya aman dan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Menurut Bahasan, berbagai tantangan di sektor pendidikan harus dijawab dengan pendekatan yang lebih sistematis, seperti memperbaiki tata kelola, memetakan kebutuhan masyarakat, hingga memperkuat sarana dan prasarana pendidikan di wilayah yang masih kekurangan fasilitas.
Di akhir sambutannya, Bahasan berharap inovasi-inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tidak berhenti sebatas seremoni atau pencapaian administratif semata. Ia ingin inovasi tersebut menjadi budaya kerja yang terus berkembang dan menginspirasi perangkat daerah lainnya untuk melakukan terobosan yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Jadikan inovasi ini sebagai kebiasaan kerja. Kita bergerak bersama-sama karena sebenarnya kita memiliki kemampuan dan kapasitas. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan dan keyakinan untuk terus berbuat lebih baik bagi masyarakat,” pungkasnya.[SK]
