– Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menyambut kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie bersama rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (15/7/2026).
Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Kalimantan Barat tersebut menjadi bagian dari agenda pembahasan terkait kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam kerangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam rombongan tersebut turut hadir Anggota Banggar DPR RI Cornelis, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Usai penyambutan di bandara, rombongan melanjutkan agenda pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah pemangku kepentingan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan, kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan yang masih membutuhkan dukungan melalui kebijakan anggaran nasional.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Menurutnya, Dana Transfer ke Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kalimantan Barat, baik pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun penguatan pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Harisson menjelaskan, Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis yang beragam. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh daerah.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Ia menilai, kebijakan fiskal yang memperhatikan kebutuhan daerah sangat penting agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Terlebih, sejumlah sektor strategis masih membutuhkan dukungan pembiayaan yang kuat dari pemerintah pusat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, peningkatan layanan dasar masyarakat, hingga penguatan program pembangunan daerah menjadi bagian penting yang terus diperjuangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Harisson berharap hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI dapat menjadi dasar penguatan koordinasi dalam merumuskan kebijakan anggaran nasional yang lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional,” katanya.
Ia berharap, alokasi Dana Transfer ke Daerah ke depan dapat semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Barat.
“Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Harisson.
Kunjungan Banggar DPR RI tersebut menjadi salah satu langkah memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kebijakan anggaran nasional mampu menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat.[SK]
