 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan Tinjau Cold Strorage di Karimunting.SUARALAWANGKUARI/SK |
Dalam peninjauan itu, Ria Norsan melihat langsung operasional fasilitas penyimpanan hasil laut milik Edi. Fasilitas tersebut menampung berbagai komoditas perikanan hasil tangkapan nelayan, terutama sotong (Sepia spp.) dan sejumlah jenis ikan yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.
Berdasarkan keterangan pengelola, kapasitas ekspor mandiri melalui fasilitas tersebut diperkirakan mencapai 100 hingga 200 ton per tahun. Sementara itu, permintaan pasar domestik dan luar daerah mencapai hampir 300 ton per tahun.
Saat ini, perusahaan tersebut tengah melengkapi sejumlah persyaratan untuk dapat melakukan ekspor secara mandiri, termasuk pengurusan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dan nomor registrasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai salah satu persyaratan untuk memasuki pasar ekspor, khususnya Vietnam.
Selama ini, pengiriman produk perikanan untuk tujuan ekspor masih dilakukan melalui perusahaan eksportir lain yang telah memiliki kelengkapan perizinan dan legalitas ekspor.
Gubernur Ria Norsan menilai potensi usaha perikanan di wilayah pesisir Bengkayang cukup besar dan perlu terus dikembangkan. Menurutnya, hasil tangkapan nelayan setempat tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga memiliki peluang untuk bersaing di pasar internasional.
“Ini menunjukkan bahwa potensi perikanan kita cukup besar. Kapasitas ekspornya bisa mencapai 100 sampai 200 ton per tahun, sedangkan permintaan pasar domestik dan luar daerah hampir 300 ton per tahun. Ini merupakan peluang ekonomi yang harus terus kita kembangkan,” ungkap Ria Norsan.
Ia berharap, setelah seluruh persyaratan ekspor mandiri terpenuhi, perusahaan tersebut dapat mengirimkan produk perikanannya langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah tanpa harus melalui Jakarta.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung upaya tersebut melalui penguatan regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses ekspor dapat berjalan lebih efektif.
“Saya berharap setelah perusahaan ini memiliki persyaratan ekspor sendiri, pengiriman produknya tidak perlu lagi melalui Jakarta, tetapi bisa langsung melalui Terminal Kijing. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap membantu dari sisi regulasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Ria Norsan menambahkan, optimalisasi Terminal Kijing sebagai jalur ekspor langsung berpotensi memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Selain meningkatkan efisiensi distribusi dan daya saing produk perikanan lokal, aktivitas ekspor juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha pendukung serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat.
Karena itu, ia mendorong pengelolaan potensi kelautan dan perikanan dilakukan secara optimal, mulai dari kemudahan perizinan, penguatan infrastruktur penyimpanan, hingga pembukaan akses distribusi yang lebih luas ke pasar internasional.
Gubernur Dorong Perlindungan Sosial bagi Nelayan
Selain pengembangan usaha dan peningkatan ekspor perikanan, Ria Norsan juga menyoroti pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan.
Menurutnya, pekerjaan di sektor kelautan memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi, terutama bagi nelayan yang beraktivitas langsung di laut. Oleh sebab itu, perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu diperluas.
Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih proaktif melakukan sosialisasi kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan mengenai pentingnya kepesertaan serta manfaat perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan santunan bagi ahli waris.
“Saya minta BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi kepada para nelayan dan pekerja sektor perikanan agar mereka memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial. Pekerjaan di laut memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika terjadi kecelakaan kerja atau hal yang tidak diinginkan, setidaknya keluarga atau ahli waris mendapatkan perlindungan melalui manfaat jaminan sosial,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Aly, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menindaklanjuti melalui kegiatan sosialisasi kepada nelayan dan pekerja sektor perikanan.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepesertaan pekerja sektor perikanan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko pekerjaan, termasuk kecelakaan saat melaut.
Melalui pengembangan fasilitas penyimpanan dingin, pemenuhan persyaratan ekspor, optimalisasi Terminal Kijing, serta penguatan perlindungan sosial bagi nelayan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bengkayang dapat tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. [SK]
