Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) meningkatkan skala usaha melalui perbaikan kualitas produk, perluasan akses pasar, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas kewirausahaan.
Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkai dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan) di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).SUARALAWANGKUARI/SK
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan 2026 yang dirangkai dengan Yudisium Periode I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura (Untan) di Auditorium Untan, Pontianak, Senin (26/10/2026).
Norsan mengatakan, pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu strategi untuk membuka peluang ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sambutannya, perekonomian Kalimantan Barat tumbuh 5,61 persen pada triwulan II 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,78 persen pada Maret 2026.
Meski menunjukkan pertumbuhan ekonomi, Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan pengembangan usaha. Sekitar 132 ribu warga tercatat masih menganggur, sedangkan lebih dari 99 persen dari total 338 ribu UMKM yang terdata masih berada pada skala usaha mikro.
“Pelaku usaha mikro tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan meningkatkan skala usahanya,” kata Norsan.
Potensi Komoditas Lokal Perlu Dikembangkan
Norsan menilai, potensi sumber daya lokal Kalimantan Barat perlu diolah lebih lanjut agar menghasilkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan daya saing produk daerah.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain kopi liberika, kakao, tengkawang, madu, karet, dan hasil perikanan.
Pengembangan komoditas tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pengolahan, inovasi produk, pemenuhan standar mutu, serta perluasan jaringan pemasaran.
Selain UMKM, Norsan menekankan pentingnya penguatan koperasi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Menurutnya, koperasi yang telah berbadan hukum harus dikelola secara aktif dan produktif agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Dalam sambutannya, ia menyebut sebanyak 2.143 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Barat telah berbadan hukum.
Generasi Muda Didorong Manfaatkan Teknologi Digital
Norsan juga mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital dan ekonomi kreatif untuk mengembangkan usaha. Inovasi serta kemampuan membaca kebutuhan pasar dinilai penting agar produk lokal dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.
Ia menegaskan, pengembangan UMKM membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran produk.
Melalui Bursa Wirausaha Unggulan 2026, Norsan berharap para pelaku usaha dapat bertukar pengalaman, membangun kemitraan, dan memperluas jaringan pemasaran.
Ia juga mendorong pelaku UMKM menjaga konsistensi mutu produk, melengkapi legalitas dan sertifikasi yang diperlukan, serta mengoptimalkan platform digital untuk menghadapi persaingan pasar.
Menteri UMKM Dorong Penguatan Ekosistem Usaha
Menteri UMKM Maman Abdurrahman yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di daerah.
Maman menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menggerakkan perekonomian sekaligus membuka peluang pasar bagi UMKM lokal. Pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan terlibat dalam rantai pasok kebutuhan program sesuai persyaratan yang berlaku.
Menurutnya, penguatan ekosistem usaha diperlukan agar UMKM dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan memperoleh akses pasar yang lebih luas.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian UMKM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut berkaitan dengan dukungan terhadap implementasi program SAPA UMKM untuk memperkuat layanan terpadu dan mempermudah pelaku usaha mengakses berbagai program pemberdayaan.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpemerintah, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di Kalimantan Barat.
Pemerintah berharap penguatan kebijakan, pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar dapat mendorong UMKM menjadi lebih berkembang, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. [SK]
