Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan sejumlah komoditas di beberapa daerah..jpeg)
Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali. SUARALAWANGKUARI/SK
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti Pemprov Kalbar secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir. Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, S.Sos., Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rakor, pemerintah pusat membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah.
Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan BPS di masing-masing wilayah. Langkah itu diperlukan untuk mencermati perkembangan data pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perlambatan, serta merumuskan langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi tetap berada pada jalur positif.
Kemendagri juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi pemerintah daerah dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut nantinya menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dengan melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.
Menurut Tomsi, pola pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi yang masih terkendala proses perizinan di tingkat pusat.
Pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diminta melakukan pendataan secara rinci terhadap investasi yang masih mengalami hambatan. Data tersebut mencakup sektor usaha, nilai investasi, perusahaan, hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.
Data itu selanjutnya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, untuk segera ditindaklanjuti.
Sementara investasi yang mengalami kendala di daerah diminta segera diselesaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.
Dalam pengendalian inflasi, harga sejumlah komoditas pangan turut menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama beras, cabai dan minyak goreng.
Tomsi meminta pemerintah melakukan intervensi sedini mungkin ketika harga beras mulai menunjukkan tren kenaikan. Menurutnya, keterlambatan intervensi dapat membuat proses stabilisasi harga membutuhkan waktu lebih panjang.
Pemerintah juga didorong mencari formula yang mampu menjaga fluktuasi harga beras agar tidak terlalu tajam, sehingga kepentingan produsen dan konsumen tetap dapat terjaga.
Untuk komoditas cabai, pemerintah pusat terus mendorong intervensi melalui Kementerian Pertanian. Sejumlah langkah yang disiapkan antara lain penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pemberian subsidi untuk menjaga stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan mendatang.
Sementara itu, harga minyak goreng juga menjadi perhatian seiring tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO). Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mencari solusi agar kenaikan harga bahan baku tersebut tidak berdampak besar terhadap harga minyak goreng di tingkat konsumen.
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai rawit dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai rawit salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang yang berdampak terhadap ketersediaan air dan produksi pertanian.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Harry menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.
Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi, namun pemerintah daerah tetap perlu meningkatkan kewaspadaan agar laju inflasi tidak menembus batas atas sebesar 3,5 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
Pemprov Kalbar akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia, dan instansi terkait lainnya. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia sekaligus menjaga kestabilan harga hingga akhir 2026. [SK]
