 |
| DPRD Melawi dan Perusahaan Sawit Sepakati Harga TBS Minimal Rp3.000 per Kilogram. SUARALAWANGKUARI/SK |
Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat DPRD Melawi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi dan kesepakatan, terutama terkait harga TBS yang diterima petani, penanganan antrean buah di PKS, serta prioritas pembelian TBS dari petani sawit lokal Melawi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Melawi Oktafianus, SE, mengatakan pihaknya mendorong agar harga TBS yang diterima petani tidak terpaut jauh dari harga yang telah ditetapkan pemerintah.
“Ada tiga poin penting yang kita bahas. Kita minta harga terendah dari petani di angka Rp3 ribu per kilogram, kemudian antrean buah dari petani yang dibawa ke pabrik PKS bisa diatasi, serta memprioritaskan buah dari petani sawit di Melawi,” ujar Oktafianus.
Berdasarkan hasil rapat, Ketua DPRD bersama Komisi III merekomendasikan harga TBS di PKS Kabupaten Melawi minimal Rp3.000 per kilogram dengan catatan harga crude palm oil (CPO) berada pada angka Rp14.050 per kilogram.
Dalam berita acara rapat, ketentuan harga tersebut juga disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme masing-masing PKS, termasuk memperhitungkan biaya transportasi pada sejumlah perusahaan.
Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama agar harga yang diterima petani tetap memberikan nilai yang layak di tengah dinamika harga komoditas kelapa sawit.
Selain persoalan harga, Komisi III DPRD Melawi meminta PKS yang beroperasi di Kabupaten Melawi memprioritaskan pembelian TBS dari petani mandiri di daerah tersebut.
Langkah itu dinilai penting untuk memberikan kepastian pasar bagi petani lokal, terutama ketika produksi TBS sedang tinggi.
DPRD juga meminta perusahaan, apabila kondisi operasional PKS sudah kembali normal, membeli TBS petani mandiri sesuai harga pasar.
Persoalan antrean TBS juga menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Oktafianus mengatakan antrean yang terlalu lama dapat merugikan petani karena buah yang menunggu terlalu lama berpotensi mengalami penurunan kualitas.
“Dengan adanya harga yang telah disepakati itu, kita berharap buah petani tidak rusak karena terlalu lama mengantri di pabrik PKS,” kata legislator asal Golkar tersebut kepada Suara Kalbar.
Karena itu, DPRD berharap perusahaan dapat membenahi sistem penerimaan TBS sehingga buah petani dapat segera masuk ke pabrik dan tidak menumpuk terlalu lama.
Dalam berita acara rapat koordinasi Komisi III DPRD Melawi bersama pihak PKS, terdapat sejumlah hasil dan kesepakatan yang menjadi perhatian bersama.
Harga TBS di PKS Kabupaten Melawi direkomendasikan minimal Rp3.000 per kilogram dengan catatan harga CPO Rp14.050 per kilogram serta adanya penyesuaian biaya transportasi pada sejumlah PKS.
Selanjutnya, PKS yang berada di Kabupaten Melawi diminta memprioritaskan TBS dari petani mandiri Melawi. Apabila kondisi operasional PKS sudah normal, perusahaan diminta membeli TBS petani mandiri sesuai harga pasar.
Pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis juga diminta merancang ketentuan yang mengatur berbagai hal yang telah direkomendasikan dan disepakati dalam rapat tersebut.
Rapat koordinasi dihadiri pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Melawi, perwakilan sejumlah perusahaan PKS, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Melawi.
Melalui hasil rapat tersebut, DPRD Melawi mendorong adanya keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan perlindungan terhadap petani. Dengan demikian, harga TBS di tingkat petani diharapkan tetap layak, sementara hasil panen tidak semakin tergerus akibat persoalan antrean maupun biaya lainnya. [SK]
.jpeg)
