 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Komitmen tersebut disampaikan usai menghadiri penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Menurut Ria Norsan, peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional sekaligus mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon utama.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar, sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujarnya.
Ia menilai mekanisme perdagangan karbon tidak hanya menjadi instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
"Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," katanya.
Ria Norsan menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah.
"Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan," tegasnya.
Sebagai salah satu provinsi dengan kawasan hutan yang luas, Kalimantan Barat dinilai memiliki peluang besar untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon nasional sekaligus menciptakan sumber ekonomi baru berbasis jasa lingkungan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global.
Menurutnya, sektor kehutanan memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian target E-NDC sekaligus target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
"Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital nasional yang kredibel untuk memantau kinerja penyerapan karbon dari kawasan hutan di seluruh Indonesia. Sistem tersebut diharapkan mampu meminimalkan praktik double counting sekaligus meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha hingga mitra internasional, untuk memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan perdagangan karbon nasional yang berkelanjutan.
"Indonesia memiliki potensi luar biasa. Dengan tata kelola yang semakin baik melalui Indonesia Forestry Carbon Hub, kita siap menjadi salah satu pemimpin perdagangan karbon dunia yang berpijak pada kelestarian hutan dan keadilan sosial," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengapresiasi keberhasilan pemerintah membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan yang dinilai menjadi salah satu program strategis dengan implementasi yang cepat dan nyata.
Menurut Hashim, keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki komitmen kuat terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.
"Saya dapat mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional," ujarnya.
Ia mengakui pembangunan sistem perdagangan karbon nasional sempat menghadapi berbagai tantangan, termasuk keraguan dari pasar karbon internasional. Namun melalui kerja sama dan konsistensi pemerintah, Indonesia kini mulai memperoleh kepercayaan global.
"Masyarakat internasional mulai percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim," pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, para kepala daerah dari berbagai provinsi, perwakilan kementerian dan lembaga, akademisi, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau di Indonesia.
Melalui peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub, pemerintah berharap Indonesia mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam pasar karbon global, sekaligus memastikan pengelolaan hutan tetap berorientasi pada pelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
