Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, meminta seluruh pemangku kepentingan tidak cepat berpuas diri meski kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori terkendali. Ia menegaskan, pengendalian inflasi harus terus diperkuat, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan, kestabilan harga, dan kelancaran distribusi di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
ubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Pertemuan strategis tersebut dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalbar, pimpinan instansi vertikal, perwakilan badan usaha, Manager PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Gubernur mengatakan berdasarkan data terbaru, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional tahun 2026, yakni 2,5 persen ±1 persen.
“Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua, kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya diukur melalui angka statistik, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan kelancaran pasokan.
Ria Norsan menjelaskan, karakteristik inflasi di setiap daerah memiliki perbedaan sehingga strategi penanganannya tidak dapat disamaratakan. Berdasarkan data, Kabupaten Sintang saat ini menjadi daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat, yakni sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu, penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta penguatan kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus memperkuat strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Ia juga mengingatkan sejumlah potensi risiko yang perlu diantisipasi pada semester kedua 2026, seperti kendala logistik dan infrastruktur transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan, gangguan distribusi akibat faktor cuaca, serta dampak perubahan ketersediaan BBM dan gas terhadap harga barang.
Untuk itu, Ria Norsan meminta dukungan seluruh pihak, termasuk Perum Bulog dan PT Pertamina Patra Niaga, agar terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas strategis, terutama beras, cabai, dan bawang merah.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Ia menegaskan, stabilitas ekonomi daerah hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, distributor, serta masyarakat.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi selama periode Januari hingga Juni 2026.
Menurutnya, minyak goreng dan ikan tongkol tercatat mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sedangkan ikan kembung dan ikan baung mengalami kenaikan harga hingga lima kali dalam periode yang sama.
Selain komoditas perikanan dan minyak goreng, sejumlah bahan pangan strategis seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, serta daging sapi juga masih menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian karena berpotensi mengalami kenaikan harga.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras secara berturut-turut selama empat bulan terakhir. Kondisi tersebut juga mulai terlihat di sejumlah daerah lain seiring perubahan musim panen.
Saichudin menambahkan, berdasarkan perbandingan perkembangan inflasi Juni 2025 dan Juni 2026, sejumlah komoditas mengalami peningkatan harga, di antaranya ikan tongkol, wortel, udang basah, dan minyak goreng.
Dari sisi distribusi, hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 menunjukkan margin perdagangan dan pengangkutan beras mencapai 18,17 persen. Sementara margin distribusi bawang putih yang sebagian besar berasal dari luar daerah mencapai 47,98 persen, dan distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelas Saichudin.
Selain membahas inflasi, BPS Kalimantan Barat juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Hingga saat ini, pelaksanaan sensus di Kalbar telah mencapai 50,26 persen.
Saichudin menegaskan bahwa Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan serta pemutakhiran data program perlindungan sosial.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap stabilitas harga dan pasokan kebutuhan masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
