Pemprov Kalbar Resmi Luncurkan Forum CSR, Perkuat Kolaborasi Dunia Usaha untuk Percepat Pembangunan

Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam, dan dihadiri jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalbar, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah mitra strategis. SUARALAWANGKUARI/SK

Jakarta (Suara LawangKuari) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat resmi meluncurkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSBLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai wadah kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan dunia usaha guna mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Barat.

Peluncuran forum tersebut berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (9/7/2026) malam, dan dihadiri jajaran direksi perusahaan yang beroperasi di Kalbar, para bupati dan wali kota, pimpinan perangkat daerah, serta berbagai mitra strategis.

Peresmian Forum TSBLP/CSR ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, yang disaksikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan bahwa keberadaan forum tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

“Kita ingin memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha agar pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Program TSBLP atau CSR harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Norsan.

Menurutnya, berbagai indikator pembangunan Kalbar menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,39 persen pada 2025 menjadi 6,14 persen pada 2026. Tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 65,06 persen, cakupan layanan air minum 84,30 persen, serta angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,16 persen.

Meski demikian, Norsan mengakui kemampuan fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Rasio kemandirian keuangan daerah tercatat 0,51 dengan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebesar 0,97. Karena itu, dukungan dunia usaha melalui program CSR dinilai sangat penting untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Kalbar akan menyusun daftar program prioritas TSBLP Tahun Anggaran 2027 berdasarkan usulan perangkat daerah. Program tersebut akan difokuskan pada sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemerintahan desa, hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Norsan menegaskan pelaksanaan CSR tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial semata, melainkan harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengarahkan agar perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor sumber daya alam, mengalokasikan sebagian program CSR untuk pembangunan jalan desa, jembatan, irigasi, penyediaan air bersih, fasilitas publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa,” ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga mengajak perusahaan turut memperkuat literasi dan inklusi keuangan daerah melalui dukungan terhadap Bank Kalbar, termasuk mendorong para karyawan membuka rekening pada bank pembangunan daerah tersebut.

Ia turut mengapresiasi sejumlah perusahaan yang telah menjalankan program pendidikan jarak jauh bagi pekerja di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh nyata kontribusi dunia usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sisi lain, Norsan mengingatkan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap berbagai kewajiban administrasi, termasuk penggunaan kendaraan berpelat Kalimantan Barat serta pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagai bentuk kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan bahwa pelaksanaan TSBLP harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945, sehingga pengelolaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Kami masih menemukan kawasan kumuh yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Perusahaan harus ikut membangun lingkungan sekitar agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran investasi,” tegas Krisantus.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah perusahaan di Ketapang, Sambas, dan Kapuas Hulu yang dinilai belum optimal melaksanakan program CSR, khususnya dalam mendukung perbaikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“Pemerintah tidak akan ragu melakukan evaluasi apabila komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” katanya.

Selain mendorong peningkatan PAD, Krisantus mengajak dunia usaha memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap UMKM, peningkatan investasi yang berpihak kepada masyarakat lokal, serta berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang menginisiasi sinkronisasi program TSBLP/CSR dengan agenda pembangunan daerah.

Menurutnya, keterlibatan sektor swasta merupakan instrumen penting untuk memperluas cakupan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui APBD.

“Sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah akan memberikan nilai tambah yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Fatoni juga mendorong seluruh perusahaan agar menyusun program CSR yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah sehingga setiap kontribusi dunia usaha menjadi lebih terarah, terukur, tepat sasaran, dan berdampak nyata.

Peluncuran Forum TSBLP/CSR ini diharapkan menjadi tonggak baru dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha untuk mewujudkan pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Barat selaku Ketua Bidang Perencanaan Tim Fasilitasi TSBLP, jajaran kepala perangkat daerah, Direktur Utama Bank Kalbar, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan, para pimpinan perusahaan, serta berbagai mitra kerja terkait.[SK]

Baca juga: