Ria Norsan Dorong Penguatan DBH Sawit untuk Daerah Penghasil, Pastikan Manfaat Sawit Kembali ke Rakyat

 

Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK

Jakarta (Suara LawangKuari) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kelapa sawit sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan nasional. Menurutnya, daerah penghasil sawit harus mendapatkan manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penyumbang devisa negara.

Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan menilai industri kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian Indonesia, terutama melalui kontribusi ekspor dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di daerah penghasil.

“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” ujar Ria Norsan.

Ia mengatakan, pengelolaan kekayaan alam, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit, harus mengacu pada amanat konstitusi, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Menurutnya, salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah skema Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar daerah penghasil memiliki ruang fiskal lebih besar dalam membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.

Ria Norsan berharap kebijakan pembagian manfaat sektor sawit dapat berjalan lebih adil sehingga masyarakat di daerah penghasil tidak hanya menjadi bagian dari rantai produksi, tetapi juga merasakan dampak ekonomi secara langsung.

Sementara itu, Ketua Umum AKPSI, Mudyat Noor, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan hanya komoditas perdagangan internasional, tetapi juga sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat Indonesia.

Ia mengatakan, tema “Sawit Untuk Rakyat” menjadi semangat bersama untuk memastikan seluruh ekosistem industri sawit, mulai dari petani, pekerja, hingga industri pengolahan, mendapatkan manfaat yang nyata.

“Tema ‘Sawit Untuk Rakyat’ merupakan semangat utama AKPSI. Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil,” ujar Mudyat Noor.

Menurutnya, percepatan penyaluran DBH sawit secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pembangunan daerah penghasil.

Dana tersebut, lanjutnya, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di tengah persaingan pasar global.

Selain aspek ekonomi, AKPSI juga menekankan pentingnya tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. Praktik perkebunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.

“AKPSI berkomitmen penuh mendukung praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menyampaikan bahwa pemerintah pusat memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional maupun daerah.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan sektor sawit mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya petani sawit rakyat.

“Semangat ‘Sawit Untuk Rakyat’ harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem kelapa sawit nasional,” katanya.

Ahmad Wiyagus menyebut pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola sawit melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas.

Ia berharap AKPSI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan transparansi, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat ekonomi.

“Dengan integrasi kebijakan yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor kelapa sawit diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.

Workshop dan Sawit Ekspo 2026 tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah penghasil sawit di Indonesia. Kegiatan juga membahas berbagai tantangan industri sawit, mulai dari penguatan hilirisasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan produktivitas petani, hingga strategi menghadapi persaingan pasar global.[SK]

Baca juga: