.jpeg) |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berbaur bersama para wali kota yang menghadiri Rakernas XVIII APEKSI 2026. SUARALAWANGKUARI/SK |
Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi daerah yang saat ini menghadapi tekanan fiskal, meningkatnya beban pelayanan publik, serta tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujar Edi.
Salah satu isu utama yang disampaikan dalam forum nasional tersebut adalah perlunya kebijakan yang lebih adil dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah melalui APBN.
Edi menilai formula penyaluran dana transfer perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional, luas wilayah, karakteristik perkotaan, hingga kebutuhan pelayanan publik yang terus meningkat.
Menurutnya, pemerintah daerah selama ini dituntut meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, namun kemampuan fiskal yang dimiliki belum sebanding dengan beban yang harus ditanggung.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” tegasnya.
Selain itu, Komwil V APEKSI juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil (DBH), pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kebutuhan kota-kota di Kalimantan, termasuk memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi, tingkat urbanisasi, dan beban pelayanan masyarakat.
Dalam bidang kesehatan, Edi turut menyoroti kebijakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai berpotensi menambah beban fiskal pemerintah daerah.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi skema pembiayaan agar tanggung jawab penyediaan layanan kesehatan tidak semakin membebani anggaran daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” katanya.
Rakernas APEKSI juga dimanfaatkan untuk menyampaikan keberatan terhadap kebijakan pemerintah mengenai batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD yang direncanakan mulai berlaku pada 2027.
Menurut Edi, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, terutama setelah adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berdampak pada struktur belanja pegawai di daerah
Dalam kesempatan itu, Edi juga menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mampu memberikan dampak positif bagi seluruh kota di Kalimantan, bukan hanya daerah penyangga yang berada di sekitar kawasan ibu kota baru.
Ia mendorong pemerintah pusat memperkuat konektivitas antardaerah, sistem logistik, pengembangan tenaga kerja, hingga pertumbuhan sektor ekonomi agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara merata.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan berbagai infrastruktur strategis, seperti peningkatan kualitas Jalan Trans Kalimantan, kajian pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan.
Selain infrastruktur, forum tersebut juga menyoroti persoalan ketahanan energi. Pemerintah pusat diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kalimantan agar distribusinya lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di daerah.
Menurut Edi, ketersediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, sehingga kebijakan distribusi BBM perlu mempertimbangkan kondisi geografis serta aktivitas ekonomi di Kalimantan.
Menutup penyampaiannya, Edi berharap seluruh aspirasi yang dibawa Komwil V APEKSI Regional Kalimantan dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih berkeadilan bagi daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya.
Melalui forum Rakernas XVIII APEKSI 2026, pemerintah kota se-Kalimantan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pembangunan nasional dapat berjalan lebih merata, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi setiap daerah, khususnya di Pulau Kalimantan.[SK]
.jpg){kind=logo}
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
