Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Forum Komunikasi (Forkom) Pemadam Kebakaran (Damkar) Swasta Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus berpartisipasi dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah, khususnya di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian, keterlibatan relawan damkar swasta tetap disesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, dan kemampuan operasional yang dimiliki.
Sekretaris Forum Komunikasi (Forkom) Pemadam Kebakaran (Damkar) Swasta Kalimantan Barat, Eddy Zulkarnaen (kiri), didampingi Wakil Sekretaris Harif Darman saat diwawancarai Suarakalbar.co.id di Pontianak, Selasa (29/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Sekretaris Forkom Damkar Swasta Kalbar, Eddy Zulkarnaen, menjelaskan bahwa karhutla merupakan kategori bencana yang memiliki mekanisme penanganan khusus serta berada dalam koordinasi instansi pemerintah yang telah ditunjuk.
Menurutnya, penanganan karhutla berbeda dengan kebakaran permukiman, gudang, ruko, atau bangunan lainnya yang selama ini menjadi fokus utama relawan pemadam kebakaran swasta.
“Karhutla itu bencana. Berbeda dengan kami petugas pemadam kebakaran yang lebih banyak menangani musibah seperti kebakaran rumah penduduk, gudang, maupun bangunan lainnya. Kalau untuk bencana, pemerintah sudah memiliki mekanisme, SOP, serta tim yang menangani seperti Manggala Agni, BPBD, instansi terkait, TNI-Polri, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk pemerintah,” kata Eddy kepada Suarakalbar.co.id, Selasa (29/7/2026).
Meski demikian, Eddy menegaskan bahwa relawan damkar swasta tidak pernah menutup mata terhadap permintaan bantuan masyarakat. Setiap laporan yang masuk tetap direspons selama kondisi di lapangan memungkinkan untuk ditangani dan tidak melampaui kemampuan personel maupun peralatan yang tersedia.
“Kalau masyarakat menelepon kami dua sampai tiga kali, tidak mungkin kami tidak merespons. Kami tetap bergerak karena kami ini relawan, meskipun sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui secara utuh fungsi dan tugas kami. Untuk kebencanaan memang sudah ada instansi yang memiliki kewenangan, tetapi kami tetap membantu semampunya karena kami juga memiliki keterbatasan anggaran sebagai pemadam kebakaran swasta,” ungkapnya.
Eddy menjelaskan, sebagian besar anggota damkar swasta merupakan relawan yang memiliki pekerjaan utama di luar aktivitas pemadaman. Kondisi tersebut membuat keterlibatan mereka di lapangan harus mempertimbangkan waktu, keselamatan personel, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki organisasi.
“Tidak mungkin kami turun memadamkan api di lahan selama satu hari penuh. Sebagian besar anggota kami juga bekerja sehingga tidak mungkin terus meninggalkan pekerjaannya. Kalaupun kondisi kebakaran sangat berbahaya, kami tetap akan membantu, tetapi kami juga harus mempertimbangkan risiko terhadap personel maupun peralatan yang kami miliki di lapangan,” ujarnya.
Dalam berbagai rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, Eddy mengaku selalu menyampaikan kesiapan Forkom Damkar Swasta Kalbar untuk mendukung upaya penanganan karhutla apabila diperlukan.
Menurutnya, relawan tidak pernah menolak untuk terlibat selama terdapat koordinasi yang jelas dan dukungan operasional yang memadai.
“Saya setiap mewakili pemadam kebakaran dalam rapat maupun koordinasi bersama instansi pemerintah selalu menyampaikan bahwa kami siap membantu dan siap turun ke lapangan. Namun kami juga berharap kebutuhan operasional dasar dapat diperhatikan,” katanya.
Eddy menilai dukungan yang dibutuhkan relawan tidak harus dalam bentuk besar. Bantuan operasional sederhana seperti konsumsi, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya dinilai sangat berarti untuk menunjang kerja relawan di lapangan.
“Dasar saja dibantu, seperti makan dan minum, bahan bakar, serta operasional dasar lainnya. Itu sudah sangat membantu kami dalam menjalankan tugas ketika diminta ikut menangani karhutla,” tuturnya.
Menurut Eddy, kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Ia mengingat kembali adanya program dukungan operasional relawan pemadam kebakaran swasta yang pernah berjalan pada masa kepemimpinan Aswin Taufik dan dinilai memberikan dampak positif terhadap kesiapsiagaan relawan.
“Karhutla ini bencana tahunan, hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat. Kami sebenarnya siap membantu. Dulu pernah bersama Pak Aswin Taufik kami membangun program yang mendukung operasional pemadam kebakaran swasta dan berjalan dengan baik. Harapannya, pola seperti itu bisa kembali dilakukan sehingga relawan lebih berdaya,” terangnya.
Eddy juga menyoroti keterbatasan jumlah personel yang dimiliki instansi pemerintah dalam menangani karhutla di wilayah Kalimantan Barat yang sangat luas. Karena itu, menurutnya, relawan damkar swasta dapat menjadi kekuatan tambahan yang strategis apabila diberdayakan dan dibina secara berkelanjutan.
“Petugas di lingkup pemerintah juga memiliki keterbatasan. Setahu saya, Manggala Agni di Kalimantan Barat hanya memiliki beberapa regu, sementara cakupan wilayah yang harus ditangani sangat luas. Karena itu, kami berharap pemadam kebakaran swasta bisa diberdayakan, dibina, dan didukung untuk kebutuhan operasional dasar sehingga dapat menjadi mitra dalam membantu penanganan karhutla,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan relawan merupakan kunci untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla. Untuk itu, Eddy berharap adanya ruang dialog yang lebih intensif agar berbagai kendala dan kebutuhan di lapangan dapat dibahas bersama.
“Coba pemerintah yang membidangi urusan kebencanaan mengajak kami duduk bersama. Mari berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati untuk mencari solusi terbaik bagi Kalimantan Barat. Kami berharap berbagai bentuk dukungan yang pernah disampaikan kepada relawan dapat diwujudkan secara bertahap sehingga kolaborasi di lapangan semakin kuat,” harapnya.
Meski siap membantu, Eddy menegaskan Forkom Damkar Swasta Kalbar tetap berpegang pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Keselamatan personel menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan di lapangan.
Menurutnya, relawan akan turun langsung apabila kebakaran lahan berpotensi mengancam permukiman warga dan keselamatan masyarakat.
“Kalau kebakaran lahan berada sekitar 50 meter dari permukiman penduduk dan berpotensi mengancam warga, tentu kami akan membantu melakukan pemadaman. Namun apabila kebakaran terjadi jauh dari kawasan permukiman, penanganan secara menyeluruh bukan menjadi tugas pokok kami sebagai pemadam kebakaran swasta,” jelasnya.
Eddy menambahkan bahwa fokus utama damkar swasta tetap pada perlindungan masyarakat dan aset permukiman dari ancaman kebakaran. Dalam konteks karhutla, relawan hadir sebagai unsur pendukung yang siap membantu melalui koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan utama.
“Fungsi pemadam kebakaran memang cukup banyak, salah satunya membantu masyarakat dalam penanganan karhutla. Namun tugas pokok utama kami adalah melindungi permukiman dan bangunan yang mengalami musibah kebakaran, sehingga dalam penanganan karhutla kami tetap menyesuaikan dengan kemampuan, kewenangan, dan prosedur yang berlaku,” tutup Eddy.[SK]
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
