Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, fundamental perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Kondisi tersebut turut tercermin pada kinerja ekonomi Kalimantan Barat yang hingga semester pertama tahun 2026 mampu mempertahankan tren pertumbuhan positif, bahkan melampaui rata-rata nasional..jpeg)
Konferensi Pers Rilis APBN Provinsi Kalimantan Bagian Barat Edisi Juli 2026. SUARALAWANGKUARI/SK
Data terbaru menunjukkan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,14 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di daerah masih bergerak solid dan ditopang oleh berbagai sektor produktif yang terus berkembang.
Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sejumlah indikator makro lainnya juga menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Tingkat inflasi Kalimantan Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,28 persen, sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 5,97 persen.
Di sektor pertanian, Kalimantan Barat mencatat capaian yang membanggakan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 176,87, tertinggi di wilayah Kalimantan. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesejahteraan petani sekaligus menunjukkan sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
Di sisi perdagangan, Kalimantan Barat juga masih menikmati surplus neraca perdagangan. Kinerja ekspor yang tetap lebih tinggi dibandingkan impor menjadi sinyal positif bahwa produk-produk unggulan daerah masih memiliki daya saing yang kuat di pasar nasional maupun internasional.
Kinerja ekonomi yang positif tersebut turut diperkuat oleh pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus berjalan efektif di Kalimantan Barat.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Barat mencapai Rp7,01 triliun atau sekitar 41,76 persen dari target, tumbuh 25,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp14,15 triliun atau 51,39 persen dari pagu, meningkat 4,77 persen secara tahunan.
Penerimaan negara masih didominasi sektor perpajakan yang menyumbang Rp6,34 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp5,87 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp466,79 miliar.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan realisasi mencapai Rp667,45 miliar, meningkat 6,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di sisi pengeluaran, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp5,41 triliun atau 48,26 persen dari pagu, dengan pertumbuhan signifikan sebesar 54,08 persen secara tahunan.
Peningkatan belanja tersebut didorong antara lain oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2,84 triliun, termasuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi ASN, TNI, dan Polri pada Juni 2026.
Sementara itu, Belanja Barang mencapai Rp1,59 triliun, yang digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas darat. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp328,90 miliar dialokasikan untuk mendukung infrastruktur jalan.
Adapun Belanja Modal terealisasi sebesar Rp973,59 miliar yang dimanfaatkan untuk pembangunan berbagai sarana strategis, termasuk pengembangan Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi fasilitas pendidikan madrasah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur, pendidikan, konektivitas, dan layanan dasar menjadi kunci dalam menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).
Selain melalui belanja pemerintah pusat, penguatan pembangunan daerah juga dilakukan melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
Hingga akhir Juni 2026, realisasi TKD mencapai Rp8,73 triliun atau 53,53 persen dari pagu, tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penyaluran tersebut didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,23 triliun, disusul DAK Nonfisik sebesar Rp1,11 triliun, Dana BOSP sebesar Rp735,04 miliar, Dana Desa sebesar Rp376,12 miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp80,16 miliar, serta DAK Fisik sebesar Rp14,85 miliar.
Dana tersebut berperan penting dalam mendukung pelayanan dasar masyarakat. Hingga pertengahan tahun, Dana Desa Tahap I telah disalurkan kepada 2.035 desa, sementara Tahap II telah menjangkau 322 desa. Di sektor pendidikan, dana BOS telah mendukung kegiatan belajar mengajar bagi 1.099.896 siswa di 7.821 sekolah di seluruh Kalimantan Barat.
APBN juga terus menjadi instrumen utama dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, hingga 22 Juli 2026 telah menjangkau 1.009.285 penerima manfaat melalui 510 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran MBG, Kanwil DJPb Kalimantan Barat bersama BDK Pontianak dan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mengembangkan aplikasi pelaporan keuangan KAPUAZ.
Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga 30 Juni 2026 telah dimanfaatkan oleh 441.240 masyarakat, atau sekitar 7,6 persen dari total sasaran di Kalimantan Barat.
Di bidang pendidikan, Program Sekolah Rakyat juga terus diperkuat dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,89 miliar. Program tersebut mendukung pengelolaan sekolah, penyediaan sarana-prasarana, serta peningkatan layanan pendidikan.
Saat ini program telah berjalan di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang, serta didukung pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kubu Raya.
Dari sektor pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,60 triliun kepada 32.855 debitur, atau sekitar 57,99 persen dari plafon tahun 2026.
KUR Mikro menjadi skema pembiayaan terbesar dengan nilai penyaluran Rp1,63 triliun kepada 28.971 debitur. Kabupaten Sambas tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR tertinggi, yakni mencapai Rp298,65 miliar.
Selain itu, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai Rp430,99 miliar kepada 3.289 debitur, sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp78,10 miliar untuk 14.170 debitur.
Dengan capaian tersebut, sinergi antara APBN dan APBD dinilai semakin penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang merata. Kolaborasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu memastikan berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, kinerja ekonomi Kalimantan Barat yang tetap tumbuh kuat menjadi sinyal optimisme bahwa pembangunan daerah berada pada jalur yang positif menuju pertumbuhan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
