 |
| Seminar Akhir Penelitian bertajuk Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di sebuah Hotel di Pontianak City Center, Selasa (8/9/2026). |
Kajian tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Penelitian bertajuk Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di salah satu hotel di kawasan Pontianak City Center, Selasa (8/9/2026).
Penelitian ini menyoroti optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), terutama aset yang belum dimanfaatkan secara produktif atau idle. Melalui pengelolaan yang tepat, aset pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Erwin, M.Ag., bersama anggota tim Dr. Usman, M.Pd., Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.H., dan Didi Darmadi, S.Pd., M.Lett., M.Pd., memaparkan hasil identifikasi terhadap 41 aset potensial di Kalimantan Barat.
Dari hasil identifikasi tersebut, penelitian difokuskan pada lahan seluas 1,6 hektare di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara.
Prof. Erwin menjelaskan, lokasi tersebut dinilai memiliki potensi strategis karena berada di tepian Sungai Kapuas, dekat dengan pasar, serta dikelilingi sejumlah destinasi wisata, seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Kampung Tenun.
“Aset di Jalan Khatulistiwa ini memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan tepi Sungai Kapuas, dekat dengan pasar, serta dikelilingi berbagai destinasi wisata seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Kampung Tenun,” ujar Erwin.
Untuk mengoptimalkan potensi lahan tersebut, tim peneliti mengusulkan konsep pengembangan terpadu bertajuk Integrated Waterfront Community Economic Center. Konsep ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memadukan fungsi komersial, sosial, dan pariwisata.
Dalam rancangan tersebut, gedung serbaguna akan menjadi penggerak utama kegiatan usaha atau anchor business. Pengembangan kawasan selanjutnya direncanakan mencakup sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ruang publik, fasilitas olahraga, kawasan kuliner, hingga wisata air.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kalimantan Barat, Dr. Vincensia Septiani Isa Sulistia Putri, S.I.P., M.Si., yang membuka seminar, mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian.
Menurutnya, pengelolaan aset pemerintah perlu beralih dari sekadar mempertahankan kepemilikan menjadi pemanfaatan yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Optimalisasi aset pemerintah tidak identik dengan komersialisasi total. Kita harus menjaga keseimbangan antara manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan public value bagi masyarakat,” tegas Vincensia.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan potensi penerimaan yang masih bersifat teoretis dengan kontribusi nyata terhadap PAD. Karena itu, setiap rekomendasi pemanfaatan aset perlu didukung perhitungan yang realistis dan terukur.
Seminar tersebut turut menghadirkan sejumlah pembahas dari instansi pemerintah dan kalangan praktisi untuk mempertajam hasil penelitian.
Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Prima, menekankan perlunya pengujian Highest and Best Use (HBU) sebelum keputusan pemanfaatan maupun investasi dilakukan.
Pengujian HBU mencakup aspek legalitas, kondisi fisik, kelayakan finansial, serta produktivitas maksimal aset untuk menentukan alternatif pemanfaatan yang paling sesuai.
Sementara itu, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Asih, menyoroti tantangan penertiban aset tidak produktif yang dalam sejumlah kasus dikuasai masyarakat. Ia juga memaparkan upaya percepatan sertifikasi aset untuk memperkuat tata kelola barang milik daerah.
Masukan lainnya disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Baperida Kalbar, Dr. Eka Wulandari. Ia menekankan pentingnya konsistensi data, penguatan metodologi akademik, serta penyelarasan rekomendasi penelitian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dari kalangan praktisi dan akademisi, termasuk unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pontianak, pembahasan turut diarahkan pada perhitungan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian regional serta kelayakan bisnis bagi calon investor.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan hasil kajian sehingga model pemanfaatan aset yang direkomendasikan tidak hanya layak dari sisi administrasi dan finansial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui seminar akhir ini, Pemprov Kalimantan Barat dan IAIN Pontianak berharap hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan peta jalan atau roadmap investasi pemanfaatan aset daerah yang terencana, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi aset daerah diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, mendorong sektor pariwisata, menciptakan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar, serta meningkatkan PAD Kalimantan Barat tanpa mengabaikan kepentingan publik. [SK]
