Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan investasi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu kunci utama untuk mendorong kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas aparatur agar setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan II sekaligus meluncurkan Corporate University (CorpU) di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (18/8/2026).
Ria Norsan menilai pembangunan fisik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung aparatur yang unggul, kompeten, profesional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
“Kalau diklat kepemimpinan kita adakan, tetapi sumber daya manusianya tidak hebat, maka tidak akan ada perubahan. Artinya kita hanya habis biaya, tetapi tidak menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa kualitas SDM menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Ia mencontohkan Singapura yang memiliki keterbatasan sumber daya alam, tetapi mampu berkembang menjadi negara maju karena konsisten berinvestasi dalam pendidikan dan peningkatan kompetensi SDM.
“Singapura tidak memiliki sumber daya alam, tetapi maju karena SDM-nya hebat,” ujarnya.
Ria Norsan juga memaparkan sejumlah upaya pengembangan SDM yang pernah dilakukan ketika memimpin Kabupaten Mempawah. Langkah tersebut antara lain pembangunan Sekolah Regional IPDN untuk mencetak kader pemerintahan, pembangunan Balai Latihan Kerja melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta pengembangan program hospital-based di RSUD dr. Soedarso Pontianak.
Menurutnya, program pengembangan kompetensi tersebut memberikan kesempatan bagi tenaga profesional, khususnya dokter, untuk meningkatkan keahlian tanpa harus meninggalkan daerah dalam waktu yang panjang.
“Investasi SDM harus dilakukan secara berkelanjutan. Kita tidak hanya ingin aparatur memiliki pengetahuan, tetapi juga mampu menerapkan kompetensinya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.
Ia berharap pelaksanaan PKN Tingkat II tidak hanya menjadi formalitas untuk memenuhi kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan. Para peserta diminta mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk melahirkan perubahan dan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
“Jadilah pemimpin yang membawa pembaruan, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Dengan sarana yang ada saat ini, mari kita dorong birokrasi Kalbar yang semakin melayani dan berprestasi,” imbuhnya.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Dr. Muhammad Taufiq, DEA, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur.
Menurutnya, penekanan Gubernur Ria Norsan mengenai pentingnya investasi SDM mencerminkan pola pikir kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
“Tadi Bapak Gubernur menyampaikan bahwa investasi yang paling penting adalah di SDM. Ini merupakan pemikiran pemimpin yang visioner,” ujar Muhammad Taufiq.
Ia meminta peserta PKN Tingkat II mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dengan kesadaran dan tujuan yang jelas. Terlebih, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan kerja berlangsung semakin cepat.
Dalam kondisi tersebut, ASN dinilai tidak cukup hanya menjadi knowledge worker, tetapi harus berkembang menjadi learning worker yang mampu terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan meningkatkan kompetensi.
“ASN harus terus belajar karena tantangan yang dihadapi juga terus berubah. Karena itu, kemampuan untuk meningkatkan dan memperbarui kompetensi menjadi sangat penting,” jelasnya.
Apresiasi serupa disampaikan Plt. Kepala BPSDM Kemendagri Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si. Ia menilai langkah Pemprov Kalbar dalam memperkuat kualitas SDM aparatur merupakan bagian penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.
Ia mengatakan transformasi dunia kerja berlangsung sangat cepat. Berbagai jenis pekerjaan mengalami perubahan, sementara pekerjaan baru terus bermunculan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut birokrasi untuk terus beradaptasi dan tidak terpaku pada pola kerja lama.
“Setiap pertemuan seperti ini harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau niatnya sudah benar, insyaallah tujuannya tercapai dengan baik,” pungkasnya.
Peluncuran Corporate University dan penyelenggaraan PKN Tingkat II diharapkan menjadi momentum untuk membangun ekosistem pembelajaran aparatur yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Melalui penguatan kapasitas SDM tersebut, birokrasi Kalbar diharapkan semakin adaptif, inovatif, profesional, dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas sekaligus menjawab tantangan pembangunan daerah dan nasional.[SK]
