 |
| Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARALAWANGKUARI/SK |
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Program MBG yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia.
Rakor berlangsung secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026). Ria Norsan mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Dalam rakor tersebut, Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran instansi terkait.
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG, terutama agar program berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan berkualitas.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG. Salah satunya dengan mempercepat dan mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pemerintah daerah juga didorong memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam pengawasan aspek kesehatan dan pemenuhan SLHS, sementara Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program sekaligus pendataan anak yang menjadi penerima manfaat.
Menurut Tito, keberadaan Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Program tersebut juga berpotensi mendukung pencapaian sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk penurunan angka stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Selain berdampak terhadap peningkatan kualitas gizi, Mendagri menilai Program MBG dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah apabila dilaksanakan secara optimal.
Program tersebut berpotensi membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi pangan lokal, serta menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha pangan.
Penyerapan bahan pangan dari daerah melalui kebutuhan MBG juga dinilai dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan mendukung pengendalian inflasi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya melihat MBG sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga sebagai peluang untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menekankan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua siswa untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Ia juga menilai edukasi mengenai gizi perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami manfaat sekaligus mekanisme pelaksanaan MBG secara benar.
Dalam pelaksanaannya, BGN terus melakukan penyempurnaan tata kelola, terutama terkait keamanan pangan. Hal tersebut penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan.
Dalam rakor tersebut, BGN juga meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
Penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat MBG melalui pemanfaatan data kependudukan.
Ketepatan data menjadi salah satu faktor penting agar program benar-benar diterima kelompok yang menjadi sasaran serta dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG sendiri telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan Pemprov Kalbar siap memperkuat koordinasi dan dukungan terhadap pelaksanaan MBG di wilayah Kalimantan Barat.
Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, Pemprov Kalbar akan terus mendorong koordinasi lintas sektor agar berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG dapat berjalan secara terpadu.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memastikan Program MBG terlaksana secara optimal.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak dan masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia sekaligus memberikan efek berganda terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.[SK]]
