 |
| tim BPBD Melawi bersama tim satgas Karhutla lainnya terus berjibaku memadamkan api yang terjadi di sejumlah wilayah di kabupaten Melawi. SUARALAWANGKUARI/SK |
Penanganan Karhutla dilakukan Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama unsur terkait. Namun, luasnya wilayah terdampak serta kondisi medan yang tidak mudah dijangkau membuat upaya pemadaman membutuhkan dukungan lebih besar, terutama dari pemerintah pusat.
Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Melawi, Rahmad Mauludin, mengatakan pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani Karhutla sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan.
Menurut Rahmad, kendala yang dihadapi di lapangan bukan hanya berkaitan dengan kesiapan personel, tetapi juga keterbatasan peralatan operasional, kendaraan pemadam, sumber air hingga dukungan pendanaan.
“Pemerintah daerah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah Karhutla di Kabupaten Melawi. Tetapi kalau dukungan dari pemerintah pusat lambat, tentu penanganan Karhutla dan ancaman kekeringan di Kabupaten Melawi akan sulit dilakukan secara cepat,” ujar Rahmad Mauludin.
Ia menuturkan, kondisi tersebut semakin berat karena pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Di satu sisi, kemampuan daerah terbatas, namun di sisi lain penanganan bencana menuntut respons cepat, terlebih wilayah terdampak Karhutla cukup luas.
Karena itu, BPBD Melawi berharap pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memberikan dukungan nyata berupa sarana dan prasarana serta kendaraan operasional untuk memperkuat penanganan Karhutla di lapangan.
Rahmad menilai dukungan tersebut sangat dibutuhkan karena karakteristik Karhutla di Melawi memiliki tantangan tersendiri. Jauhnya lokasi titik api, kondisi medan, sulitnya akses menuju lokasi serta keterbatasan sumber air membuat proses pemadaman tidak selalu dapat dilakukan dengan mudah.
“Luasnya Karhutla yang melanda Kabupaten Melawi tentu memerlukan dukungan sarana dan prasarana serta pendanaan juga dari pusat,” tegas Rahmad saat diwawancarai Jurnalis Suara Kalbar, Sabtu (15/8/2026), usai kegiatan penanganan Karhutla di wilayah Desa Nanga Kayan.
Ia mengungkapkan, BPBD Melawi masih menghadapi kekurangan berbagai peralatan penting untuk mendukung operasi pemadaman dan keselamatan petugas.
“Kita masih sangat kekurangan sarana dan prasarana lapangan, seperti selang pemadam, mesin jinjing pemadam, mobil tangki air hingga perlengkapan keselamatan tim di lapangan seperti masker dan lainnya,” bebernya.
Menurut Rahmad, persoalan Karhutla di Melawi tidak hanya berkaitan dengan lahan yang terbakar dan kepulan asap. Kondisi musim kering juga berpotensi memunculkan persoalan lain berupa berkurangnya ketersediaan air yang dibutuhkan untuk proses pemadaman.
Keterbatasan sumber air dan peralatan tersebut berpotensi meningkatkan tingkat kesulitan petugas apabila titik api kembali bermunculan. Oleh sebab itu, penanganan Karhutla dinilai membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan dukungan lintas pemerintahan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, BPBD Melawi bersama unsur terkait tetap berkomitmen melakukan penanganan sesuai kemampuan yang dimiliki. Petugas terus berupaya memastikan kobaran api tidak meluas, termasuk melakukan penyiraman dan pendinginan terhadap lahan yang masih mengeluarkan asap.
Di tengah kepulan asap dan hamparan lahan yang menghitam, petugas terus menyisir lokasi untuk mencari titik-titik yang masih berpotensi terbakar kembali. Selang air diarahkan ke area yang masih mengeluarkan asap, sementara proses pendinginan dilakukan untuk mencegah api kembali muncul.
Rahmad menegaskan, Karhutla bukan persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu daerah saja. Ketika luas lahan terdampak terus bertambah dan kondisi musim kering semakin menguat, dukungan pemerintah pusat menjadi semakin penting.
“Karhutla bukan persoalan satu daerah semata. Ketika luasan lahan terbakar terus bertambah dan musim kering semakin menguat, kebutuhan akan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi semakin mendesak,” ujarnya.
BPBD Melawi berharap BNPB dapat segera memberikan dukungan sarana, prasarana dan pendanaan sehingga upaya penanganan Karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif dan berkelanjutan.
Dengan dukungan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan operasional yang lebih kuat untuk menjangkau titik-titik api, mempercepat proses pemadaman serta mengantisipasi ancaman kekeringan yang berpotensi memperburuk kondisi di lapangan.[SK]
