 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat di lokasi Karhutla. SUARALAWANGKUARI/SK |
Anggaran tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) pada Perubahan APBD 2026. Rinciannya, Rp20 miliar berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Barat dan Rp40 miliar merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat.
Dukungan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat penanganan karhutla secara cepat, terpadu dan berkelanjutan. Penggunaannya tidak hanya untuk operasi pemadaman, tetapi juga mencakup perlindungan kesehatan masyarakat serta pemulihan lingkungan di wilayah terdampak.
Bantuan Pemerintah Pusat sebesar Rp40 miliar diberikan untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Penggunaannya mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tanggal 9 September 2026 tentang penggunaan bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya dalam rangka penanganan karhutla.
Berdasarkan ketentuan tersebut, bantuan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan operasi di lapangan. Di antaranya pemadaman darat, metode suntik gambut, penyediaan bahan bakar, logistik, makanan dan minuman bagi personel, operasional posko, distribusi bantuan hingga evakuasi masyarakat.
Dukungan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap akibat karhutla.
Untuk meningkatkan kemampuan pemadaman, anggaran dapat digunakan untuk pengadaan berbagai sarana dan prasarana pendukung. Peralatan tersebut antara lain alat pelindung diri (APD), pompa air, pompa gendong, tangki air, selang, pembangunan sumur bor, kendaraan taktis pemadaman, motor trail hingga penyewaan ekskavator.
Sementara di sektor kesehatan, bantuan dapat dimanfaatkan untuk penyediaan layanan medis, masker, vitamin atau obat-obatan serta oksigen portabel bagi masyarakat yang terdampak kabut asap.
Dukungan anggaran tersebut juga dapat diberikan kepada Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan yang terlibat langsung dalam upaya penanganan karhutla di lapangan.
Dengan dukungan pembiayaan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Barat diharapkan dapat dilakukan secara lebih optimal, mulai dari kesiapsiagaan, pemadaman, pendinginan, perlindungan masyarakat hingga pemulihan kawasan terdampak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi karhutla, terutama pada wilayah yang memiliki kerawanan tinggi dan kawasan lahan gambut. [SK]
