Dialog Panas Gubernur Ria Norsan dengan Mahasiswa Saat Aksi Karhutla di Depan Bandara Supadio

 

Ketegangan terjadi ketika Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla secara langsung di lapangan. SUARALAWANGKUARI/SK

Kubu Raya (Suara Lawang Kuari) – Dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).

Ketegangan terjadi ketika Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla secara langsung di lapangan.

“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.

“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.

Norsan kemudian kembali memastikan apakah keterlibatan tersebut dilakukan dalam bentuk membantu proses pemadaman api.

“Memadamkan api?” tanyanya.

Massa aksi menjelaskan bahwa sejumlah mahasiswa telah turun langsung ke lokasi karhutla dan terlibat dalam aktivitas penanganan selama tiga hingga empat hari terakhir.

Perdebatan kemudian semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menyebut aktivitas mahasiswa tersebut seharusnya diketahui pemerintah melalui pemberitaan maupun media sosial.

“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.

Aksi tersebut digelar Aliansi Kalbar Merdeka sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilakukan lebih serius dan melibatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas menyikapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.

Menurutnya, persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan luasnya wilayah yang terbakar. Masyarakat dan relawan juga menghadapi keterbatasan sumber daya untuk melakukan pemadaman.

Keterbatasan tersebut antara lain menyangkut akses terhadap sumber air, peralatan pemadaman hingga kebutuhan logistik bagi relawan yang bekerja di lokasi kebakaran.

“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah administratif dengan menetapkan status siaga darurat karhutla.

“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.

Aliansi Kalbar Merdeka kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Salah satu tuntutan utama mereka adalah agar karhutla di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai bencana nasional sehingga penanganannya mendapatkan dukungan sumber daya yang lebih besar dari pemerintah pusat.

Mahasiswa juga mendesak Menteri Kehutanan memberikan langkah konkret dalam mitigasi dan penanganan karhutla yang terjadi di Kalimantan Barat.

Selain itu, mereka meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan.

Mereka juga mendesak aparat mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Di tengah tuntutan tersebut, Norsan menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan penanganan bersama berbagai unsur. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan dan masyarakat diperlukan untuk menghadapi kondisi karhutla yang masih berlangsung.

Sementara terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyerahkan bantuan.

Namun, rencana kedatangan tersebut menghadapi kendala akibat kondisi jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat mendarat di Bandara Supadio.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak nyata kabut asap karhutla yang turut mengganggu aktivitas transportasi udara.

Aksi mahasiswa dan dialog dengan Gubernur Kalbar tersebut berlangsung di tengah situasi karhutla yang masih menjadi perhatian serius. Massa meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan pemadaman di lapangan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, penegakan hukum dan dukungan terhadap masyarakat serta relawan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh unsur terkait agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan terpadu. [SK]

Baca juga: