 |
| Bupati Kubu Raya Sujiwo. SUARALAWANGKUARI/SK |
Sujiwo menilai imbauan larangan tersebut merupakan keputusan sepihak yang semestinya tidak dikeluarkan tanpa melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengaturan aktivitas di kawasan pelabuhan.
Ia meminta persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan kesepakatan bersama agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
“Kalau daerah ini mau maju, harus terbuka. Tidak bisa kita kemudian melokalisir seperti itu,” tegas Sujiwo.
Menurutnya, seluruh unsur terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kepolisian, pemerintah kecamatan, pengelola maupun otoritas pelabuhan dinilai perlu dilibatkan dalam pembahasan tersebut.
Sujiwo menegaskan kepentingan warga lokal tetap harus diperhatikan. Namun, menurutnya, upaya memberikan ruang bagi masyarakat setempat tidak harus dilakukan dengan membatasi aktivitas masyarakat atau pengemudi dari wilayah lain secara sepihak.
“Kita akan memberikan ruang dan memprioritaskan teman-teman atau warga Rasau Jaya, tetapi harus dengan cara yang bijak dan elegan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau para pengemudi asal Rasau Jaya agar mengedepankan cara-cara yang bijak dalam mencari penghasilan. Menurut Sujiwo, imbauan yang bernuansa larangan, terlebih jika dikaitkan dengan upaya menghindari konflik, justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, ia mengingatkan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi aksi saling membatasi antara pengemudi lokal dengan pengemudi dari wilayah lain.
Sujiwo menekankan keterbukaan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan kawasan Rasau Jaya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan sikap saling menghargai dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan pelayanan transportasi.
“Rezeki itu sudah ditakar dan pasti tidak akan tertukar,” kata Sujiwo.
Sujiwo menjelaskan, dirinya turun langsung ke Rasau Jaya setelah menerima banyak masukan dari masyarakat yang meminta pemerintah daerah mengambil sikap terhadap persoalan tersebut.
Ia berharap polemik mengenai aktivitas penjemputan penumpang di Pelabuhan Rasau Jaya dapat segera diredam. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan pelayanan transportasi di kawasan pelabuhan tetap berjalan tertib sekaligus menjaga hubungan baik antarwarga.
Pemerintah daerah, lanjutnya, akan mendorong penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. [SK]
.jpeg)
