 |
| Bupati Landak Karolin Margret Natasa. SUARALAWANGKUARI/SK |
Pernyataan tersebut disampaikan Karolin saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 di Aula RSUD Landak, Kamis (20/8/2026).
Karolin menjelaskan, pengelolaan rumah sakit daerah menghadapi tantangan pembiayaan yang cukup besar. Tingginya biaya operasional medis, ditambah berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memberikan tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam menopang layanan kesehatan.
Meski demikian, Pemkab Landak memastikan dukungan terhadap operasional RSUD tetap berjalan melalui subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pelayanan rumah sakit ini merupakan public service obligation dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, RSUD ini enggak pernah untung, tekor terus. Jadi kita enggak cari untung di rumah sakit ini, tetapi ini merupakan kewajiban dari pemerintah daerah,” ujar Karolin.
Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran RSUD Landak diminta mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia untuk menciptakan pelayanan yang semakin baik dan efisien.
“Dari sisi anggaran mungkin kita enggak punya uang, tetapi saya punya manusia di sini yang punya otak dan punya otot. Bisa mikir dan bisa kerja. Jadi kalau kita bicara anggaran pembangunan mungkin terbatas, tetapi ada SDM di sini yang bisa dimanfaatkan bagaimana agar pelayanan bisa semakin baik lagi,” tegasnya.
Karolin juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk melakukan pembenahan terhadap fasilitas fisik RSUD Landak yang sebagian sudah berusia cukup tua.
Namun, peningkatan kualitas pelayanan menurutnya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan ketersediaan anggaran. Tata kelola, koordinasi, kepatuhan terhadap struktur organisasi serta sinergi antarinstansi juga menjadi faktor penting.
Karolin secara khusus mengingatkan jajaran RSUD Landak agar memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan tidak membangun sekat antarlembaga.
“Jangan bawa ego masing-masing instansi. Jangan merasa kami enggak boleh dicampuri oleh dinas. No, bukan begitu cara berpikir birokrasi. Lihat SOTK, lihat struktur organisasi, lihat jalur komando. Jangan offside,” kata Karolin.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Karolin menyampaikan sejumlah perkembangan pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD Landak.
Salah satunya operasional unit cuci darah yang kini telah melayani belasan pasien secara rutin. Selain itu, rumah sakit juga menyiapkan rencana penambahan ruang cath lab untuk pelayanan jantung serta pengembangan layanan kemoterapi.
Pemkab Landak juga terus mendorong peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pengiriman dokter spesialis dan subspesialis untuk melanjutkan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemampuan RSUD dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap kepada masyarakat.
Sementara itu, Direktur RSUD Landak, dr. Albertus Geovani, mengatakan Forum Komunikasi Publik digelar sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, saran maupun kritik terkait pelayanan rumah sakit.
“Maksud pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Publik ini adalah untuk menyediakan ruang komunikasi dan partisipasi antara rumah sakit dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan,” tutur dr. Albertus.
Menurutnya, seluruh masukan yang disampaikan dalam forum akan menjadi bahan evaluasi dan dianalisis secara komprehensif untuk menyusun langkah perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan pelayanan rumah sakit yang profesional, transparan, responsif, humanis, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan serta kepuasan masyarakat,” imbuh Albertus.
Forum tersebut dihadiri jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Landak, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan serta insan pers.
Melalui forum tersebut, RSUD Landak diharapkan semakin terbuka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat sekaligus mampu memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Pemkab Landak menegaskan, keberadaan RSUD bukan semata-mata dinilai dari kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi terutama dari sejauh mana rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.[SK]
