.jpeg) |
| Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). Waduk tersebut menjadi salah satu sumber air baku cadangan yang diandalkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa ketika musim kemarau dan intrusi air laut menyebabkan air Sungai Kapuas menjadi asin.
Edi mengungkapkan, kadar garam Sungai Kapuas saat ini telah mengalami peningkatan signifikan dan berada jauh di atas batas yang dapat digunakan sebagai sumber air baku untuk kebutuhan masyarakat.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat keberadaan sumber air alternatif menjadi semakin penting. Salah satunya Waduk Penepat yang terhubung dengan instalasi Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer.
Jika seluruh infrastruktur berfungsi optimal, kapasitas pasokan dari Penepat direncanakan mencapai sekitar 1.000 liter per detik.
Namun, untuk saat ini suplai air dari waduk tersebut belum maksimal karena sejumlah infrastruktur masih dalam proses perbaikan.
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelas Edi.
Padahal, kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak mencapai sekitar 2.000 liter per detik dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor.
Dengan cakupan pelayanan air bersih yang telah mencapai sekitar 90,6 persen, Edi menilai persoalan air baku harus mendapat perhatian serius. Gangguan terhadap sumber air dapat berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dalam skala luas.
Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare. Sementara lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare.
Saat ini, sejumlah infrastruktur pendukung, termasuk saluran inlet dan outlet, tengah dibenahi oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui anggaran APBN.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkap Edi.
Menurut Edi, persoalan utama yang dihadapi Pontianak saat ini bukan sekadar produksi air, melainkan ketersediaan air baku yang aman dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan air baku Kota Pontianak.
“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.
Edi juga menyoroti kewajiban pembayaran retribusi air permukaan yang dilakukan Pemkot Pontianak melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pada 2025, nilai retribusi tersebut mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.
“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.
Edi meminta proses perbaikan Waduk Penepat dan jaringan pipanya dapat dipercepat. Menurutnya, keberadaan sumber air baku tersebut sangat vital ketika terjadi kondisi darurat, seperti kemarau panjang dan meningkatnya intrusi air laut.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk memperkuat sistem dalam jangka panjang, Pemkot Pontianak juga berharap pemerintah pusat dapat membantu pembangunan satu jalur pipa tambahan dengan diameter 800 milimeter.
Penambahan jalur tersebut dinilai dapat meningkatkan ketahanan pasokan air baku apabila salah satu sumber air mengalami gangguan.
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.
Selain mengandalkan waduk, Edi juga mendorong kajian pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air lainnya di kawasan Sungai Penepat.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki nilai strategis karena sumber air bakunya tidak hanya dibutuhkan Kota Pontianak, tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan wilayah sekitarnya.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, mengatakan pihaknya tengah melakukan peningkatan kapasitas Waduk Penepat.
Menurutnya, kapasitas sambungan semestinya dapat mencapai 1.000 liter per detik. Namun, saat ini kemampuan suplai baru sekitar 500 liter per detik karena masih dalam tahap perbaikan.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” katanya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan siap mengawal perjuangan Pemkot Pontianak untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan penyediaan air baku.
Menurutnya, persoalan air baku merupakan kebutuhan strategis masyarakat sehingga penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota.
DPRD Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong penguatan dukungan pusat terhadap infrastruktur air baku di kawasan Penepat.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.
Satarudin mengatakan pembenahan di kawasan Penepat sudah berjalan, namun dukungan pemerintah pusat masih perlu diperkuat. Pemkot Pontianak juga akan menyiapkan proposal teknis sebagai bahan pengajuan kebutuhan pembangunan kepada pemerintah pusat.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di tengah kondisi air baku yang semakin mengkhawatirkan, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air tawar masyarakat.
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyediakan layanan air tawar gratis di sejumlah titik, di antaranya Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di kawasan Perumnas III.
Masyarakat dapat membawa galon atau wadah sendiri untuk mengambil air. Layanan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat dan tidak untuk kepentingan komersial.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujar Edi.
Selain itu, Edi memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air tawar ke kawasan yang rawan terdampak.
Koordinasi juga dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait untuk memperkuat distribusi air bersih.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya.[SK]
.jpg)
.jpeg)
