 |
| Ketua DPRD Sanggau Hendrikus Hengki. SUARALAWANGKUARI/SK |
Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pembangunan infrastruktur belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Hengki menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pembangunan, khususnya infrastruktur yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan hingga ke berbagai wilayah Kabupaten Sanggau.
“Ya memang seperti yang kita ketahui APBD Kabupaten Sanggau untuk tahun 2026 ini hanya berkisar di angka Rp1,6 triliun. Dan dari Rp1,6 triliun itu untuk gaji pegawai saja sudah 59 persen, kurang lebih Rp937 miliar,” ujar Hengki.
Menurutnya, setelah anggaran untuk belanja pegawai, APBD masih harus digunakan untuk membiayai belanja operasional dan berbagai kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut membuat porsi anggaran yang dapat dialokasikan untuk pembangunan fisik menjadi semakin terbatas.
“Terus ditambah dengan belanja-belanja operasional, kegiatan-kegiatan, untuk fisik dan pembangunan itu hanya untuk OPD itu kurang lebih dibagi,” katanya.
Hengki menilai persoalan infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang memadai akan menjadi salah satu fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak terhadap sektor pendidikan, kesehatan hingga penanganan stunting.
“Kalau bicara infrastruktur, bicara pembangunan, bagaimana ekonomi bisa tumbuh kalau layanan dasar dari masyarakatnya tidak dipenuhi. Akar dari permasalahan pendidikan, akar dari permasalahan kesehatan, termasuk stunting, itu kan berawal dari pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Salah satu persoalan paling serius yang disoroti Hengki adalah kondisi jalan kabupaten.
Ia menyebut tingkat kemantapan jalan Kabupaten Sanggau saat ini baru berada di kisaran 27 persen. Artinya, sekitar 73 persen jalan kabupaten atau kurang lebih 700 kilometer masih dalam kondisi belum mantap dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
“Kabupaten Sanggau ini hanya memiliki kemantapan jalan itu hanya kurang lebih di angka 27 persen. Bahkan yang belum mantap itu di angka 73 persennya. Ada kurang lebih 700 kilo jalan Sanggau yang belum kondisi mantap itu menjadi tanggung jawab Kabupaten. Dan Sanggau memang tidak berdaya,” tegasnya.
Selain keterbatasan APBD, Hengki juga menilai Sanggau menghadapi persoalan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sejumlah sumber penerimaan daerah masih terbatas pada sektor pajak dan retribusi, sementara potensi besar seperti perkebunan dan pertambangan sebagian kewenangannya berada di tingkat pemerintah pusat.
“Karena sumber-sumber PAD Sanggau ini kan hanya retribusi hotel, opsi pajak, dan terus yang restoran. Karena dua sumber kekayaan Sanggau itu yaitu perkebunan dan pertambangan itu semuanya sudah diambil oleh pusat kewenangannya,” ucapnya.
“Kalau itu dikembalikan ke daerah Sanggau ini jauh lebih maju dari daerah-daerah lain. Kita memiliki luas yang luar biasa,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, Hengki menawarkan skema pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan secara lebih terkoordinasi dan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan gagasan tersebut telah dibicarakan dengan Bupati Sanggau, Kejaksaan Negeri, Polres, Forkopimda, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sanggau, termasuk PT Antam.
“Kami Forkopimda akan berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan bagaimana memanfaatkan CSR-nya. Karena satu-satunya solusi bagaimana Sanggau ini bisa maju dan bagaimana infrastruktur itu bisa baik,” kata Hengki.
Salah satu gagasan yang ditawarkan yakni program “5 Zona Alat Berat”. Dalam skema tersebut, dana CSR perusahaan yang diperuntukkan bagi sektor infrastruktur dihimpun dan dikelola secara terkoordinasi untuk membeli alat berat yang kemudian digunakan memperbaiki jalan di berbagai zona secara bertahap.
“Misalnya dari sekian item dari infrastruktur itu, udahlah untuk CSR itu. Yang infrastruktur ini posnya dikelola oleh pemerintah daerah, minta semua perusahaan ini patungan. Kemarin Antam oke kok setuju katanya, ini lebih baik nih Pak Ketua katanya, ide ini bagus nih,” ungkapnya.
Hengki memberikan gambaran, jika perusahaan secara rutin mengalokasikan dana CSR untuk infrastruktur, dana tersebut dapat dihimpun sehingga menghasilkan anggaran yang cukup besar untuk mendukung pembangunan.
“Supaya misalnya Antam ini misalnya setiap tahunnya untuk infrastruktur mereka poskan Rp500 juta. Untuk perusahaan yang lain-lainnya, terkumpullah semuanya misalnya Rp20 miliar dari infrastruktur. Bisa kita beli alat berat untuk 3 titik atau 3 zona untuk tahun pertama, tahun kedua 2 zona lagi,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, menurut Hengki, pemeliharaan jalan di berbagai wilayah Sanggau dapat dilakukan secara berkelanjutan. Setelah alat berat tersedia, perusahaan dapat lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pemeliharaan.
“Untuk tahun berikutnya mereka tinggal operasional dan lain-lainnya, maka jalan yang rusak di Kabupaten Sanggau ini bisa kita atasi dan perbaiki,” katanya.
Hengki menilai selama ini penyaluran CSR perusahaan masih cenderung dilakukan secara parsial dan masing-masing perusahaan menentukan sendiri wilayah penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai membuat dampak CSR belum terasa secara merata dalam skala kabupaten.
“Setiap investor yang datang atau setiap investasi yang datang itu kan datang ke Kabupaten Sanggau, bukan ke Kecamatan A atau Kecamatan B atau Kecamatan C, tapi ke Kabupaten Sanggau. Maka ada salah satu kecamatan seperti Jangkang yang tidak punya perusahaan, apa yang mereka bisa harapkan?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan seluruh perusahaan agar CSR dapat memberikan manfaat yang lebih merata, khususnya untuk sektor infrastruktur.
Hengki menyebut pemerintah daerah akan segera mengundang perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan dan pertambangan untuk membahas konsep tersebut.
“Dalam waktu dekat kemarin juga saya sudah komunikasi dengan Pak Sekda, dalam waktu dekat mulai dari akhir bulan ini kita sudah panggil semua perusahaan, atau di awal September, kita akan panggil semua perusahaan-perusahaan yang ada baik itu pertambangan, perkebunan untuk membagi dana CSR-nya untuk dikelola untuk satu fokus untuk infrastruktur supaya Sanggau ini bisa maju, masyarakatnya bisa baik dan perekonomian bisa tumbuh,” pungkasnya.[SK]
