Sekadau (Suara Lawang Kuari) - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sekadau, Akhmad Suryadi, mengungkapkan bahwa di akhir tahun 2024 ini, Kabupaten Sekadau mendapat kucuran dana hibah pascabencana sebesar Rp19,3 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan ini merupakan hasil tindak lanjut pemerintah pusat sejak Desember 2022, hingga akhirnya Surat Penerima Bantuan Hibah (SPBH) diterbitkan oleh BNPB.
Kepala BPBD Sekadau Akhmad Suryadi [int]
Dana hibah ini dialokasikan untuk proyek rekonstruksi infrastruktur yang terdampak bencana, mencakup pembangunan dan rehabilitasi beberapa jembatan serta jalan di beberapa wilayah Kabupaten Sekadau. Proyek-proyek tersebut meliputi, Rekonstruksi Jembatan di ruas Setugal-Batu Koran, Desa Sebabas, Kecamatan Nanga Mahap. Rekonstruksi Jembatan di Nanga Kiukang, ruas jalan Rirang Jati-Kiukang, Desa Nanga Kiukang, Kecamatan Nanga Taman. Rekonstruksi Jalan Enci Alip di Desa Sepantak, Kecamatan Belitang Hilir. Pembangunan Box Culvert pada Jembatan Penyadap Kecil di ruas jalan Penanjung-Tanjung, Desa Mungguk. Pembangunan Box Culvert pada Jembatan Jeronang di ruas jalan Rawak-Empaong, Desa Rawak Hulu.
“Mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau, saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Keuangan, yang telah mempercayakan pengelolaan dana hibah ini kepada kami,” ujar Ahmad Suryadi pada Selasa (5/11/2024).
Menurut Akhmad, proses pemanfaatan dana hibah ini akan dimulai pada 8 November 2024. Kegiatan tersebut akan diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta BPBD Sekadau, untuk memastikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“BPBD bertindak sebagai koordinator pelaksana, dan setiap tahapan fisik akan diatur sesuai aturan terbaru yang berlaku,” tambah Ahmad.
Akhmad juga berharap dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan proyek-proyek ini.
“Dukungan masyarakat sangat penting, terutama bagi mereka yang berada di area terdampak pembangunan. Pelaksanaan proyek ini dijadwalkan berlangsung selama dua tahun berturut-turut. Jika melampaui waktu tersebut, maka kekurangan anggaran akan ditanggung oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Akhmad menutup keterangannya dengan ajakan kepada masyarakat agar bersama-sama mendukung terlaksananya proyek ini demi pembangunan infrastruktur Kabupaten Sekadau yang lebih baik. [kun/r]
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
