DPRD Sekadau: Penguatan Pengelolaan Pengaduan melalui SP4N-LAPOR Penting untuk Transparansi dan Efisiensi

Pembukaam Rakor Pengelolaan Pengaduan SP4N-LAPOR Pemkab Sekadau.

Sekadau (Suara Lawang Kuari) – Anggota DPRD Kabupaten Sekadau, Ardiansyah, memberikan tanggapannya terkait upaya penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis platform Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). 

Hal ini disampaikan menyusul pelaksanaan rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sekadau pada Kamis (21/11/2024).

Menurut Ardiansyah, penerapan SP4N-LAPOR sangat relevan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik. 

"Penguatan pengelolaan pengaduan seperti ini merupakan langkah yang tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang responsif. Dengan adanya SP4N-LAPOR, setiap aduan dapat ditangani lebih cepat dan terpantau dengan baik," ujar Ardiansyah.

Ardiansyah menambahkan, keberadaan sistem ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. "Kami di DPRD akan mendukung penuh inisiatif seperti ini, terutama jika mampu mendorong keterbukaan dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik," tambahnya.

Rapat koordinasi yang digelar Diskominfo Sekadau membahas strategi implementasi SP4N-LAPOR di lingkungan pemerintah daerah. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sekadau, Matius Jon menyebutkan bahwa sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait pelayanan publik melalui satu pintu.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh aduan masyarakat dapat direspons secara profesional dan terintegrasi dengan baik, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan," katanya.

Ardiansyah juga mendorong adanya sosialisasi yang masif terkait SP4N-LAPOR agar masyarakat di Kabupaten Sekadau lebih familiar dengan mekanisme pengaduan tersebut. 

"Tanpa sosialisasi yang baik, tujuan utama dari sistem ini sulit tercapai. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah daerah dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD, untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat," pungkasnya. [rie]

Baca juga: