(Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan enam fokus pembangunan sebagai arah kebijakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah secara inklusif dan berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (26/10/2026).
Dalam nota penjelasan tersebut, pemerintah provinsi mengusung tema pembangunan 2027, yakni Peningkatan Daya Saing Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Tema tersebut dijabarkan ke dalam enam fokus pembangunan yang menjadi landasan penyusunan program dan alokasi anggaran daerah.
Enam Fokus Pembangunan Kalbar 2027
Enam fokus pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meliputi:
- Penguatan daya saing ekonomi, melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan daerah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pembangunan dan produktivitas masyarakat.
- Penguatan konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah guna mengurangi kesenjangan akses dan infrastruktur.
- Penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi masyarakat untuk mendukung kesejahteraan serta kemandirian ekonomi.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan transformasi digital untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Krisantus menegaskan, seluruh program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD harus memiliki sasaran yang jelas serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Seluruh program dan kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas. Anggaran yang dialokasikan harus mendukung prioritas pembangunan dan memberikan dampak bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kalbar,” kata Krisantus.
APBD Harus Memberikan Manfaat Nyata
Menurut Krisantus, APBD merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, penyusunan anggaran harus dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi antara pemerintah provinsi dan DPRD juga diperlukan agar kebijakan anggaran yang ditetapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Rancangan APBD Kalbar 2027, lanjutnya, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM, serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
Pemerintah provinsi juga memperhatikan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan program pembangunan berjalan berdasarkan prioritas dan sasaran yang telah ditetapkan.
Krisantus berharap pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Kalbar dapat berlangsung secara konstruktif melalui komunikasi dan kerja sama yang baik.
Ia menekankan, penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
DPRD Bahas Penyempurnaan Perubahan APBD 2026
Dalam rapat paripurna yang sama, Krisantus turut menyampaikan laporan keputusan pimpinan DPRD mengenai persetujuan atas penyempurnaan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penyampaian nota penjelasan APBD 2027 tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan DPRD sebelum rancangan ditetapkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Melalui enam fokus pembangunan tersebut, Pemprov Kalbar berharap kebijakan anggaran tahun 2027 dapat memperkuat daya saing daerah, memperluas pemerataan pembangunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. [SK]
