(1).jpeg) |
| Ketua Baznas Sekadau A Rusmin Nuryadin dan Wakil Ketua II Kundori saat hadiri Rakornas Baznas di Jakarta pada 20-22 September. |
Dalam pembukaan Rakornas, Ketua Baznas RI, Noor Achmad mengatakan perbaikan tata kelola lembaga zakat menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rakornas.
"Insya Allah pada sore ini hingga dua hari ke depan kita akan berkonsentrasi membahas hal-hal strategis terkait Baznas dan pengembangan Baznas," ujar Noor Achmad.
Noor menyoroti soal masih adanya ketimpangan dalam pengelolaan di dalam tubuh Baznas. Pengelolaan Baznas di Pulau Jawa dan Sumatera sangat terasa berbeda dengan perwakilan di Indonesia bagian timur.
Ketimpangan tersebut meliputi organisasi kelembagaan dan manajemen, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga jaringan.
Bahkan, kata dia, ada amil Baznas yang rela mengeluarkan uang pribadi demi membangun Baznas di daerah. "Kami masih melihat bahwa begitu banyak Baznas bagian timur yang kantornya masih mengikuti ketuanya. Sehingga, kemana-mana kantornya ketuanya itu," kata dia.
Ia mengaku pengelolaan Baznas masih jauh dari sempurna. Bahkan, ada anggota Baznas yang terjerat hukum dalam pengelolaan. Noor meyakini anggota tersebut didasarkan pada ketidaktahuan.
"Kami masih meyakini apa yang mereka lakukan bukanlah sebuah penyimpangan, tapi ketidaktahuan. Saking polosnya orang Baznas. Apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh, tidak tahu," katanya.
.jpeg) |
| Wakil Ketua II Baznas Sekadau Kundori di lokasi Rakornas di Jakarta |
"Saya tahu sudah dilakukan digitalisasi dalam pengelolaan zakat ini," ujarnya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar memperkuat kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil tersebut lewat beragam inovasi pengumpulan dan pendistribusian zakat.
"Yang paling penting dari semua proses pengumpulan zakat ini kami sudah tekankan ke Baznas ketika ada satu kesempatan yaitu membangun kepercayaan masyarakat Muslim kepada Baznas," katanya saat membuka Rakornas Baznas 2023 di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan Baznas di seluruh wilayah di Indonesia harus memperkuat pembenahan tata kelola dana sosial keagamaan karena berpengaruh pada kepercayaan.
Menurut dia jika ada anggota Baznas yang terjerat hukum akibat pengelolaan yang tidak profesional dan transparan, dampaknya akan meruntuhkan kepercayaan yang selama ini dibangun.
"Mudah-mudahan trust yang terbangun oleh Baznas itu benar-benar bisa berjalan dengan baik," katanya.
Ia menyatakan optimalisasi pungutan dana sosial keagamaan penting dalam membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan.
Deretan pembangunan dan perubahan fasilitas publik yang dibangun melalui dana zakat, infak, sedekah (ZIS), katanya, telah mendorong tumbuhnya kesadaran berzakat di tengah masyarakat.
"Tidak mengherankan jika Indonesia sekarang dijuluki sebagai negara yang memiliki kedermawanan terbaik di dunia. Keberlanjutan tata pengelolaan zakat tentu harus diwujudkan pada RPJMP 2045," katanya. [rie]
.jpeg)
.jpg)
