(Suara Lawang Kuari) – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) menyetujui dua permohonan penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme keadilan restoratif (MKR) pada tahap penuntutan. Kedua perkara tersebut diajukan oleh Kejaksaan Negeri Singkawang dan Kejaksaan Negeri Bengkayang.
Persetujuan diberikan Kepala Kejati Kalbar, Dr. Emilwan Ridwan, dalam ekspose perkara yang digelar secara virtual di Ruang Video Conference Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Kalbar, Senin (26/10/2026).
Kedua perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam proses penyelesaian melalui keadilan restoratif, kejaksaan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian antara para pihak, tanggung jawab tersangka, serta upaya pemulihan hak korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Imang Job Marsudi, memaparkan perkara yang melibatkan tersangka Riska alias Riska binti Sukardi. Tersangka diduga mengambil satu unit telepon genggam merek Realme C21Y milik korban yang sedang diisi daya di sebuah bengkel di Kota Singkawang pada 28 September 2026.
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp600.000.
Proses perdamaian antara tersangka dan korban dilaksanakan pada 22 Oktober 2026 di Rumah Restorative Justice “Seia Sekata”. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan MKR-3.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Ardian Wahyu Eko Hastomo, memaparkan perkara yang melibatkan tersangka Irfan Khoirul Insan bin Dajinal.
Dalam perkara tersebut, tersangka diduga mengambil telepon genggam milik korban tanpa hak dan tanpa izin pada 25 Agustus 2026. Perbuatan itu mengakibatkan korban mengalami kerugian sekitar Rp2,4 juta.
Dalam proses penyelesaian perkara, tersangka telah menyampaikan permintaan maaf yang diterima oleh korban. Kedua belah pihak kemudian sepakat berdamai tanpa persyaratan, disertai komitmen tersangka untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Setelah mendengarkan pemaparan dari kedua kepala kejaksaan negeri dan mempertimbangkan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai, Emilwan Ridwan menyetujui kedua permohonan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan.
Tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengajuan permohonan penetapan kepada pengadilan negeri masing-masing.
Ekspose tersebut turut dihadiri Asisten Tindak Pidana Umum, para koordinator, kepala seksi pada Bidang Pidana Umum Kejati Kalbar, kepala seksi pidana umum dan kepala cabang kejaksaan negeri se-Kalimantan Barat, serta jaksa fasilitator dari kedua kejaksaan negeri pemohon.
Melalui mekanisme keadilan restoratif, Kejati Kalbar mendorong penyelesaian perkara yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab pelaku, pemulihan hak korban, dan tercapainya penyelesaian yang berkeadilan.
Kejati Kalbar menegaskan bahwa penerapan mekanisme tersebut harus tetap mengedepankan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat, serta profesionalitas dan integritas dalam penegakan hukum. [SK]
