Streaming Radio Lawang Kuari

Anggaran Rehabilitasi Kantor DPRD Melawi Capai Rp5,56 Miliar, Progres Pekerjaan 21,48 Persen

Editor: Redaksi author photo

 

Kegiatan rehabilitasi gedung DPRD Melawi yang saat ini sedang berlangsung.SUARALAWANGKUARI/SK
Melawi (Suara Lawang Kuari) – Pemerintah Kabupaten Melawi mengalokasikan anggaran sebesar Rp5.568.295.190 atau sekitar Rp5,56 miliar untuk pekerjaan rehabilitasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi pada Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut berada di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Melawi. Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026.

Dalam papan informasi proyek tercantum nomor kontrak 600.1.15.2/003.74/EP-01KZ3N34V1WHCB62861K2JC0VA/PPK.PERKIMTAN/2026, dengan tanggal kontrak 5 Agustus 2026.

Pekerjaan rehabilitasi tersebut dilaksanakan oleh CV Aneka Karya dengan masa pelaksanaan selama 145 hari kalender.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perkimtan Kabupaten Melawi, Pergerinus Dewa, mengatakan progres pekerjaan di lapangan terus dikebut oleh pihak pelaksana dengan pengawasan dari dinas terkait.

“Progres bobot terpasang sampai saat ini sebesar 21,48 persen,” ujar Dewa saat dikonfirmasi Jurnalis Suara Kalbar, Selasa (20/10/2026).

Pelayanan Kantor Jadi Kendala

Dewa menjelaskan, salah satu kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi adalah aktivitas pelayanan yang masih berlangsung di kantor tersebut. Meski demikian, pihaknya optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal kontrak.

“Target rampung akhir Desember,” katanya.

Dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah, pelaksanaan proyek rehabilitasi ini menjadi perhatian, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran daerah, ketepatan waktu penyelesaian, dan kualitas hasil pekerjaan.

Pelaksanaan proyek diharapkan sesuai dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, ketentuan kontrak, serta standar kualitas yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya.

Warga Minta Pengawasan Diperketat

Seorang warga Melawi, Rizaldi, berharap pengawasan terhadap proyek rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Melawi dilakukan secara optimal oleh pihak-pihak yang berwenang.

Menurutnya, pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan instansi terkait penting untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Pengawasan dari pihak terkait, baik PPK, konsultan pengawas maupun instansi berwenang, menjadi bagian penting untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan,” ujar Rizaldi.

Ia juga menilai keterbukaan informasi mengenai rincian pekerjaan, perkembangan progres fisik, dan hasil akhir proyek diperlukan agar masyarakat dapat turut memantau penggunaan anggaran daerah.

Rizaldi berharap rehabilitasi Kantor DPRD Kabupaten Melawi dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan dan memberikan manfaat sesuai tujuan penganggaran.

Dengan demikian, pelaksanaan proyek tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi target penyelesaian, tetapi juga menjamin akuntabilitas penggunaan APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2026. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play