Perhiptani Kalbar Dorong Penguatan Penyuluh, Kunci Wujudkan Kedaulatan Pangan
Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Penguatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian dinilai menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kalimantan Barat. Di tengah perubahan iklim, perkembangan teknologi, hingga dinamika pasar, penyuluh dituntut semakin adaptif dalam mendampingi petani.
Pelantikan pengurus Perhiptani Kalbar yang dilaksanakan di Pendopo Gubernu Kalbar, Senin (31/8/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kalimantan Barat, Jainal Abidin, menegaskan pertanian tidak sekadar berkaitan dengan produksi pangan, tetapi menyangkut kehidupan, masa depan, serta kedaulatan bangsa.
“Pertanian bukan hanya tentang menghasilkan pangan, pertanian adalah tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang kedaulatan sebuah bangsa. Dan penyuluh pertanian adalah ujung tombak masa depan kedaulatan pangan kita,” kata Jainal di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026), usai pelantikan pengurus DPW Perhiptani Kalbar.
Pelantikan tersebut dihadiri Asisten I Setda Kalbar yang mewakili Gubernur Kalbar, Ketua DPP Perhiptani Isran Noor, Forkopimda, serta sejumlah tokoh dan penggiat pertanian di Kalimantan Barat.
Jainal mengatakan, di balik upaya meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani terdapat peran penyuluh yang secara langsung mendampingi petani di lapangan.
Menurutnya, Perhiptani hadir bukan sekadar sebagai organisasi profesi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan wadah untuk memperkuat kapasitas serta pengabdian para penyuluh kepada masyarakat.
“Perhiptani hadir sebagai wadah profesi, ruang belajar, sekaligus kekuatan bersama para penyuluh untuk terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Perhiptani Kalbar akan terus mendorong sinergi antara penyuluh, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian.
Menurut Jainal, tantangan pembangunan pertanian di Kalbar semakin kompleks. Luas wilayah yang harus dijangkau penyuluh menjadi salah satu persoalan, ditambah perubahan iklim, perkembangan teknologi, keterbatasan akses informasi, perubahan pasar, serta kebutuhan regenerasi petani.
“Penyuluh pertanian bukan hanya menyampaikan teknologi, lebih dari itu, penyuluh adalah jembatan pengetahuan, pendamping petani, penggerak perubahan, dan penghubung berbagai sumber daya untuk kemajuan pertanian,” jelasnya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah ketidakseimbangan rasio jumlah penyuluh dengan desa yang harus didampingi. Jainal menyebut, secara regulasi terdapat amanah satu desa satu penyuluh. Namun, kondisi di lapangan masih menunjukkan seorang penyuluh dapat mendampingi dua hingga tiga desa.
“Diharapkan ke depan kebutuhan penyuluh di tiap desa bisa terpenuhi,” katanya.
Seiring kewenangan penyuluh yang kini berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, Jainal juga berharap dukungan terhadap fasilitas kerja penyuluh semakin diperkuat.
“Berharap ke depan Kementerian Pertanian lebih memperhatikan fasilitas kerja penyuluh, karena sedikit banyak fasilitas yang baik akan meningkatkan kinerja penyuluh di lapangan,” ucapnya.
Ia menilai, memperkuat penyuluh sama artinya dengan memperkuat petani. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap teknologi dan informasi, pembangunan jejaring, serta pembukaan ruang kolaborasi yang lebih luas.
“Penyuluh terus bergerak bersama petani, untuk pertanian yang lebih maju, berkelanjutan, dan berdaya saing, karena kedaulatan pangan tidak dibangun sendiri, ia tumbuh dari pengetahuan, kerja bersama, dan keberpihakan kepada petani,” pungkas Jainal.
Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Kementerian Pertanian, Anjar Suprapto, mengatakan pemerintah saat ini fokus mendorong terwujudnya swasembada pangan secara berkelanjutan melalui sejumlah program strategis.
Program tersebut antara lain pencetakan sawah, optimalisasi lahan melalui tata kelola air dan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas lahan rawa, brigade pangan untuk memperkuat manajemen produksi dari hulu hingga hilir, serta pengembangan model pertanian modern.
“Ada cetak sawah, optimasi lahan melalui tata air dan mekanisasi lahan rawa jadi produktif, brigade pangan untuk memastikan manajemen produksi hulu ke hilir, juga pertanian modern model untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Anjar menegaskan, berbagai program tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi petani. Karena itu, peran penyuluh tidak lagi sebatas mendampingi kegiatan usaha tani, tetapi juga mendorong petani menjadi agropreneur yang mampu memanfaatkan teknologi dan memiliki akses terhadap kepastian pasar.
“Perhiptani Kalbar sudah memulai itu dengan membuat platform untuk akses pasar dan ini pencapaian besar organisasi untuk mendukung petani menjadi agropreneur,” katanya.
Ketua Umum Perhiptani H Isran Noor mengatakan tantangan pembangunan sektor pertanian di Indonesia masih cukup besar. Menurutnya, Indonesia sebagai negara agraris masih memiliki ketergantungan terhadap produk pertanian dari luar.
“Kita belum swasembada pangan, kita baru swasembada beras karena pangan tidak hanya karbohidrat, ada juga protein. Jika semua tersedia dan terpenuhi baru kita bisa sebut swasembada pangan,” jelas Isran.
Ia menyebut kondisi cuaca, khususnya kemarau panjang akibat fenomena El Nino, turut menambah berat tantangan yang dihadapi penyuluh di lapangan.
“Kondisi perubahan iklim ditambah kondisi keterbatasan anggaran menyebabkan kerja penyuluh semakin berat,” ujarnya.
Karena itu, Isran berharap para penyuluh tetap mampu menjalankan tugas secara optimal dan terus berbagi pengetahuan dengan petani.
Anggota DPR RI Daniel Johan menegaskan posisi penyuluh sangat strategis dalam membangun sektor pertanian nasional.
“Tanpa penyuluh tidak ada kedaulatan pangan, tidak ada transformasi teknologi, tidak ada kesejahteraan yang diharapkan dari usaha tani,” tegasnya.
Ia mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia penyuluh, termasuk peningkatan status kepegawaian serta penambahan jumlah penyuluh di daerah.
Daniel juga mengusulkan agar penyuluh berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diperjuangkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Penyuluh harus diperkuat. Bantu untuk yang pertama buatkan usulan agar penyuluh PPPK diangkat jadi PNS dan usulan lainnya agar jumlah penyuluh ditambah sehingga rasio satu desa satu penyuluh di Kalbar bisa terpenuhi,” ucapnya.
Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten I Setda Kalbar, Y. Anthonius R, meminta Perhiptani terus bergerak dan tidak menyerah menghadapi berbagai persoalan pertanian.
Ia menilai penyuluh memiliki posisi penting sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, khususnya dalam menyampaikan kebijakan serta mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan akses pasar.
“Penyuluh adalah jembatan antara pemerintah dengan petani. Upaya mendorong produktivitas, nilai tambah dan akses pasar yang diharapkan pemerintah, tersampaikan melalui penyuluh,” jelasnya.
Menurutnya, tantangan pertanian ke depan semakin kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi seperti Perhiptani, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait.
“Saya berpesan kepada Perhiptani untuk hadirkan manfaat nyata keberadaan penyuluh bagi petani, agar ekonomi dan pertanian kita semakin maju dan mandiri,” pungkasnya.[SK]
