Singkawang (Suara Lawang Kuari) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Singkawang menjadi tuan rumah Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, Senin (21/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Disdikbud Kota Singkawang tersebut membahas peningkatan kualitas pendidikan sekaligus implementasi berbagai program prioritas pendidikan di Kalimantan Barat.
Kepala Disdikbud Kota Singkawang, Asmadi, mengatakan FGD tersebut digelar sebagai tindak lanjut arahan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalbar. Forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyamakan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan.
“Kami melaksanakan kegiatan ini selaras dengan arahan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Strategi yang kita lakukan bersama jajaran Dinas Pendidikan di tingkat kabupaten, kota, hingga Pemprov Kalbar adalah mendiskusikan program-program prioritas agar mutu pendidikan di Kalimantan Barat dapat terus meningkat,” ujar Asmadi.
Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah. Diperlukan kesamaan persepsi, strategi dan metode agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dirasakan secara merata di seluruh Kalimantan Barat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Pemerintah daerah bersama BPMP Kalbar mendorong agar seluruh kabupaten dan kota dapat mencapai kategori tuntas literasi dan numerasi berdasarkan penilaian dalam rapor pendidikan.
“Dalam forum diskusi ini, kami merumuskan langkah konkret yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana sikap dan tahapan tindak lanjut yang wajib dilaksanakan pasca-gangguan kabut asap terhadap aktivitas belajar mengajar,” jelasnya.
Selain literasi dan numerasi, pemerintah juga terus mendorong penguatan pembelajaran berbasis kreatif digital sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta upaya menekan angka putus sekolah turut menjadi perhatian.
Asmadi mengatakan peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Kalimantan Barat menjadi salah satu target yang perlu dikerjakan secara bersama dengan mengoptimalkan potensi dan kearifan lokal setiap daerah.
“Inilah amanah yang harus kita emban bersama. Target kita adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah warga Kalbar. Program Wajib Belajar 13 Tahun harus tuntas dengan mengoptimalkan kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPMP Kalbar, Iwan Kurniawan, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk membahas berbagai persoalan pendidikan sekaligus menyusun langkah kolaboratif dalam menjalankan program prioritas.
“Kami bersama-sama mendiskusikan isu penting dalam pendidikan di Kalbar. Bagaimana menyukseskan program prioritas yang digali langsung dari ide-ide Dinas Pendidikan, lalu dieksekusi secara berkolaborasi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Iwan.
Iwan menekankan pentingnya seluruh pemerintah daerah bergerak secara kolektif sehingga upaya peningkatan mutu pendidikan tidak berjalan secara parsial.
Salah satu perhatian utama adalah mitigasi risiko learning loss atau kehilangan kesempatan belajar yang dapat berdampak terhadap perkembangan kemampuan akademis peserta didik.
Selain itu, optimalisasi digitalisasi sekolah juga terus didorong untuk mendukung proses pembelajaran di berbagai daerah. Menurut Iwan, kolaborasi seluruh kabupaten/kota menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat.
“Jika semua kabupaten/kota bergerak bersama meningkatkan kualitasnya, otomatis mutu pendidikan di Kalbar akan meningkat secara signifikan,” pungkasnya.
FGD tersebut menjadi pertemuan perdana yang dilaksanakan di Kota Singkawang. Forum serupa direncanakan digelar secara berkala sebagai ruang koordinasi dan evaluasi bersama dalam pelaksanaan program pendidikan di Kalimantan Barat. [SK]