 |
| Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026). SUARALAWANGKUARI/SK |
Peringatan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla yang diikuti Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto di Posko Utama Karhutla Lanud Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis malam (6/8/2026).
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan periode rawan karhutla di Kalbar umumnya berlangsung pada Juli hingga Oktober. Berdasarkan pola kejadian tahun-tahun sebelumnya, Agustus diperkirakan menjadi periode dengan tingkat kerawanan paling tinggi.
Kondisi tersebut diperkuat dengan meningkatnya titik panas di sejumlah daerah, terutama Kabupaten Ketapang. Krisantus meminta seluruh jajaran tidak menunda penanganan ketika menemukan indikasi kebakaran.
“Terjadi peningkatan titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang. Kondisi ini mengharuskan seluruh jajaran bergerak cepat tanpa penundaan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” kata Krisantus.
Menurutnya, karakteristik wilayah Kalbar yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Kebakaran di lahan gambut dapat merambat hingga lapisan bawah tanah atau dikenal sebagai ground fire, sehingga tidak mudah dideteksi maupun dipadamkan.
Kondisi tersebut juga berpotensi menghasilkan asap pekat yang dapat mengganggu kualitas lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Pemprov Kalbar bersama BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh unsur Satgas Karhutla terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan.
Langkah yang dilakukan mencakup patroli terpadu di kawasan rawan, pemantauan titik panas, deteksi dini, hingga pemadaman secara cepat ketika api mulai ditemukan.
“Strategi penanganan yang kami lakukan memadukan operasi pemadaman darat secara intensif dengan dukungan operasi udara agar penanganan dapat berlangsung lebih efektif,” jelas Krisantus.
Namun, kondisi cuaca yang semakin kering dan karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar masih menjadi tantangan besar. Karena itu, Pemprov Kalbar berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat, khususnya dalam operasi udara, penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), penambahan sarana dan prasarana, serta pemenuhan kebutuhan air untuk kondisi darurat.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar upaya penanggulangan karhutla berjalan optimal,” tegas Krisantus.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto menegaskan penanganan karhutla di Kalimantan Barat harus dilakukan secara maksimal sejak api masih dalam skala kecil. Ia meminta seluruh jajaran tidak menunggu hingga kebakaran berkembang menjadi lebih besar.
“Sesuai hasil rapat terbatas kemarin, saya kembali mengingatkan instruksi Presiden RI agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan penuh. Dengan kondisi cuaca yang kering, penanganan karhutla tahun ini membutuhkan perhatian dan langkah yang lebih serius,” ujar Suharyanto.
Ia mengingatkan Kalimantan Barat memiliki pengalaman menghadapi karhutla dengan dampak serius pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, terdapat kejadian yang menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Ketapang.
Karena itu, setiap peningkatan hotspot harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata di lapangan. Respons cepat menjadi faktor penting untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Suharyanto juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara BNPB, TNI, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, serta Satgas Darat dan Satgas Udara.
Menurutnya, dukungan operasi udara perlu dioptimalkan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Saya juga menginstruksikan optimalisasi sarana dan prasarana penerbangan untuk mendukung operasi water bombing, disertai peningkatan kapasitas dan pelatihan awak pesawat agar penanganan kebakaran di ekosistem lahan gambut dapat dilakukan secara lebih efektif,” pungkasnya.
Ancaman karhutla semakin perlu diantisipasi karena kondisi cuaca diperkirakan belum banyak berubah. Berdasarkan laporan BMKG Kalimantan Barat dalam rakor tersebut, dalam enam minggu ke depan diperkirakan belum terdapat potensi pembentukan awan yang signifikan.
Kondisi itu mengindikasikan curah hujan masih berpotensi rendah. Jika berlangsung cukup lama, kondisi lahan akan semakin kering dan meningkatkan risiko muncul maupun meluasnya kebakaran.
Pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, instansi terkait, serta masyarakat diminta tidak mengandalkan upaya pemadaman semata. Pencegahan sejak dini harus menjadi prioritas melalui patroli rutin, deteksi titik panas, edukasi masyarakat, kesiapan sumber daya pemadaman, serta penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pembakaran lahan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kalimantan Barat, jajaran TNI/Polri, Manggala Agni, Kepala BMKG Kalimantan Barat, BPBD, serta pimpinan instansi vertikal terkait.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau 2026.
Dengan periode rawan yang masih berlangsung hingga Oktober dan Agustus diperkirakan menjadi salah satu fase paling kritis, pemerintah menegaskan tidak boleh ada keterlambatan dalam merespons setiap titik api.
Langkah cepat, pencegahan sejak dini, kesiapan personel dan peralatan, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar karhutla tidak berkembang menjadi bencana besar yang mengganggu lingkungan, kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga perekonomian Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
(1).jpeg)
