Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta eksploitasi terhadap anak melalui Rapat Koordinasi yang digelar di Balai Kemitraan Polda Kalbar, Selasa (21/7/2026).
Polda Kalbar dan KPAI Perkuat Sinergi Penanganan TPPO, Perlindungan Anak Jadi Prioritas. SUARALAWANGKUARI/SK
Rapat koordinasi tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Kalbar, Komisioner KPAI, perwakilan kementerian, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta sejumlah instansi terkait. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan lintas negara.
Komisioner KPAI Bidang TPPO dan Eksploitasi, Ai Maryati Solihah, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas nasional, terutama setelah terungkapnya kasus dugaan penjualan 18 bayi ke luar negeri melalui modus adopsi ilegal.
"Kasus ini menjadi peringatan keras bagi kita semua. Dugaan manipulasi administrasi harus ditelusuri secara serius agar perlindungan terhadap anak semakin optimal dan kejadian serupa tidak terulang," ujarnya.
Senada dengan itu, Tenaga Ahli Kementerian Pertahanan RI Bidang Human Trafficking, Martinus Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat TPPO sehingga membutuhkan langkah cepat, terukur, dan kolaboratif.
"Pesan Bapak Presiden jelas, jangan sampai alasan efisiensi membuat kita tidak bergerak, sementara sindikat perdagangan orang terus memperoleh keuntungan besar," tegas Martinus.
Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mengungkapkan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik perdagangan orang.
Menurutnya, hingga saat ini Polda Kalbar telah menangani sekitar 60 kasus TPPO, dengan berbagai modus operandi yang terus berkembang.
"Kami berkomitmen mendukung program KPAI sepenuhnya. Ditres PPA-PPO akan menjadi leading sector yang didukung seluruh fungsi kepolisian agar rangkaian tindak pidana ini dapat ditekan dan tidak kembali terjadi," kata Alberd.
Kasubdit III Ditres PPA-PPO Polda Kalbar Kompol Firah Meydar Hasan menjelaskan, modus yang paling banyak ditemukan di Kalimantan Barat adalah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal serta praktik pengantin pesanan.
Ia mengatakan sebagian besar korban berasal dari daerah pedalaman dengan pola perekrutan yang memanfaatkan hubungan kekeluargaan.
"Korban umumnya berasal dari wilayah pedalaman. Perekrutan dilakukan dengan pola keluarga mengajak keluarga sehingga masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari jaringan TPPO," jelas Firah.
Kapolresta Pontianak Kombes Pol. Endang Tri Purwanto mengatakan upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat edukasi kepada masyarakat.
Pihaknya menggandeng Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), tokoh agama, hingga memanfaatkan berbagai media komunikasi publik, termasuk podcast edukatif.
"Kami menggandeng KPAD dan para ulama, termasuk melalui podcast edukatif, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus mencegah anak-anak agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika mengungkapkan pengawasan terhadap jalur keluar-masuk orang terus diperketat, terutama melalui Bandara Internasional Supadio yang menjadi salah satu pintu strategis mobilitas masyarakat.
"Kami telah menjalin nota kesepahaman dengan pihak Bandara Supadio sebagai sistem deteksi dini terhadap aktivitas jaringan TPPO, sehingga potensi keberangkatan korban dapat dicegah sejak awal," jelas Kadek.
Ketua KPAD Kalimantan Barat Tumbur Manalu mengapresiasi komitmen kepolisian dalam memberantas TPPO. Ia berharap pengawasan terhadap keberangkatan pekerja migran nonprosedural terus diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi aktivitas jaringan perdagangan orang.
"Kami berharap kepolisian terus memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan nonprosedural serta mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung deteksi dini TPPO," katanya.
Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat, Kristiana Meinalita Samosir, mengingatkan bahwa Kalimantan Barat juga menjadi wilayah yang rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran narkotika internasional.
"Pengalaman kami menunjukkan Kalbar kerap menjadi jalur peredaran narkoba yang berdampak hingga ke Kalimantan Tengah. Karena itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan transnasional," tuturnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh peserta berkomitmen memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sinergi yang dibangun diharapkan mampu menekan angka TPPO di Kalimantan Barat sekaligus memperkuat sistem perlindungan anak dari ancaman eksploitasi dan perdagangan orang.[SK]
