Pontianak (Suara Lawang Kuari) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat akses keuangan yang inklusif sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalbar.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026). SUARALAWANGKUARI/SK
Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait.
Kehadiran seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi bukti kuat sinergi yang selama ini dibangun dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus memaparkan berbagai inovasi dan capaian TPAKD pada tahapan penilaian nasional TPAKD Award 2026.
Dalam paparannya, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada OJK Kalimantan Barat dan seluruh mitra yang terus berkolaborasi meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat. Menurutnya, TPAKD memiliki peran strategis sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan akses layanan keuangan formal.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, TPAKD Kalimantan Barat telah dibentuk sejak tahun 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki TPAKD pada tahun 2022. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan program percepatan akses keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Barat,” katanya.
Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat mencapai 72,09, tingkat kemiskinan berada di angka 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, serta inflasi yang tetap terkendali pada level 1,85 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dan berdaya saing.
Meski demikian, Norsan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital. Karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan kolaboratif agar seluruh masyarakat dapat menikmati akses yang sama terhadap layanan keuangan formal.
Di tengah tantangan tersebut, Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang besar pada berbagai sektor unggulan, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan hingga pengelolaan lingkungan. Potensi tersebut diperkuat oleh keberadaan lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” ungkapnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
Untuk mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan program prioritas pada tahun 2025. Program tersebut meliputi pemberdayaan UMKM, Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, optimalisasi perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Seluruh program tersebut dilaksanakan secara terintegrasi di seluruh kabupaten dan kota guna memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Mengakhiri paparannya, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh mitra pembangunan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tegas Ria Norsan.[SK]
